oleh

Gelar Dialog Interaktif, KPN_GP Nilai Prabowo Memenuhi Syararat Jadi Pemimpin

JAKARTA, newskabarindonesia.com : Dialog interaktif dengan mengambil tema ” inikah saatnya polisi larang #2019GantiPresiden”, yang di adakan GEMA di up2you cafe di Jalan Cikini, Jakarta  Pusat dengan narasumber KPN-GP 2019 Koordinator Suyudi Syamsudi, Sekjen Formas  BTI yakni ,Taufan Hermawan, dan pengamat politik dari IPI Karyono Wibowo berjalan lancar.
Koordinator KPN-GP#2019 Suyudi dalam dialognya “tetap konsisten menjamin gerakan yang dilakukannya, adalah Konstitusional dan sesuai yang di amanahkan UUD 1945 yakni di pasal 28 yang berdasarkan kedaulatan ada di tangan rakyat”, serta menjalin persatuan nasional.
“Untuk melakukan perubahan #2019 Ganti Presiden dan tidak sedikitpun bergeser ke arah konflik Horizontal, isu yang sekarang lagi di dengungkan oleh beberapa kalangan”, tegas Suyudi.
“Ini murni gerakan masyarakat yang terdiri dari beberapa kalangan berbagai profesi di antaranya, tukang becak, tambal ban, mahasiswa, dan ibu rumah tangga, praktisi hukum dll,  yang ingin melakukan perubahan dan tidak sekedar memberikan cek kosong kepada rakyat.
Untuk melakukan perubahan ini KPN-GP #2019 Prabowo lah yang memenuhi persyaratannya”, tuturnya.
Taufan Hunneman dalam dialognya mengatakan “jangan sampai rakyat jadi korban karena bermula dari #2019 Ganti Presiden, yang sifatnya simbol namun bisa mungkin berubah menjadi simbol perlawanan yang berpotensi konflik horizontal terhadap pemerintah Jokowi yang sah secara konstitusional”, katanya.
TNI-POLRI melihat kejadian di kota Batam sifatnya hanya melakukan pencegahan, karena Batam adalah salah satu kota industri yang perlu di lindungi agar tidak terjadi gesekan yang lebih besar.
Taufan Hunneman juga sebaliknya menekankan kepada Masyarakat sebaiknya #2019GantiPresiden di barengi pendidikan politik memiliki edukasi yang baik terhadap masyarakat pada umumnya.
Pengamat Karyono Wibowo dalam dialognya mengatakan, di era reformasi ini #2019GantiPresiden luar biasa, dan bisa berpotensi terjadi gesekan konflik horizontal, karena dari kubu pemerintah Jokowi sampai saat ini  pemerintah yang sah secara hukum dan konstitusi karena masa jabatannya belum habis.
Gerakan KPN-GP#2019 juga akan hilang dengan sendirinya bilamana KPU sudah menetapkan bakal calon pilpres nantinya pada tanggal 10 Agustus 2019.
Namun ketika di tanya mengenai konflik horizontal apakah cukup berpotensi  jawabnya iya, karena #2019 Ganti Presiden bersifat kampanye, reaksi dan aksi ini akan berpotensi konflik horizontal, seharusnya #2019 Ganti Presiden di era reformasi alam berdemokrasi akan lebih baik bilamana di iringi pendidikan politik yang sifatnya edukasi program-program, tuturnya di akhir acara para narasumber sepakat hari ini kita dukung pemerintah yang sah.(ddg/nvl/red).

Facebook Comments

Komentar

News Feed