oleh

Datangi Polda Maluku, Aliansi Pemuda Peduli Keadilan Minta Polisi Usut Kasus Dugaan Beras Bansos

Maluku Utara, newskabarindonesia.com : Sejumlah masa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Keadilan dan Kesejahtraan Desa Koititi mendatangi kantor Direkotar Kriminal Husus (Ditkrimsus) Polda Maluku Utara Jln. Maliaro Kec. Ternate tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan satu buah unit open kap L 300 disertai saon sistem. Selasa (25/09/2018).

Masa aksi yang di kordinir oleh Hafik Abdurahim ini meminta kepada Polda Maluku Utara agar secepat mungkin menuntaskan dugaan kasus penjualan beras bantuan sosial di Desa koititi kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan yang di duga kuat keterlibatan pemerintah Desa Koititi.

Aksi yang berjalan sekitar satu jam ini belum membuahkan hasil di karenakan petinggi Ditkrimsus Polda Maluku Utara sedang mengikuti sertifikasi di jakarta sehingga kita akan mengagendakan aksi berikutnya hingga kasus ini bisa di selesaikan, ujar Hafik selaku koordinator lapangan.

Terpisa Kepala Desa Koititi Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan, Musli Marasabesi ketika di konfirmasi media newskabarindonesi.com membantah tudingan yang mengalamatkan terhadap dirinya terkait dengan penjualan beras bantuan sosial kepada pengusaha dan masyarakat desa Koititi, Musli menjelaskan terkait dengan penjualan beras dirinya tidak mengetahui hingga adanya pemberitaan di salah satu media online yang memberitakan seraya menceritakan pada pertengahan bulan Mei 2018 pada saat bantuan beras itu tiba dirinya berada di bacan (kabupaten).

Keesokan harinya baru kembali desa Koititi, itupun atas arahan camat Gane Barat terkait soal bantuan beras, sambung Musli setelah tiba dirinya bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pembagian kepada masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan tersebut dan pasca dari pambagian bantuan itu keesokan harinya dirinya bersama konsultan dari dinas sosial ke bacan (Kabupaten) guna melaksanakan tugas desa yang belum di selesaikan.

Disentil terkait apakan benar adanya penjualan beras bantuan sosial, Musli mengaku dirinya baru mengetahui beberapa bulan kemudian setelah beras itu di bagikan setelah itu saya mengecek ternyata benar ada beberapa penerima bantuan yang dengan iklas mengambil langkah sebagian berasnya di jual ke pengusaha dan masyarakat guna membayar oprasional bongkar muat beras tersebut, dan itu adalah kesepakatan antara sekdes dan BPD. Pungkasnya

Terkait soal unjuk rasa (UNRAS) yang di laksanakan oleh sejumlah pemuda yang menuntut pihak penegak Hukum untuk menuntaskan kasus penjualan Beras tersebut dirinya menganggap itu adalah hak berpendapat seseorang dan dirinya akan bersikap koperatif jika di mintai penjelasan dan suda menyiapkan sejumlah dokumen terkait bantuan tersebut, dirinya juga menambahkan jika masalah ini di alamatkan pada dirinya di anggap tidak objektif dan bisa jadi ini adalaha faktor kepentingan, Ujar musli. (MS/Red)

Facebook Comments

Komentar

News Feed