oleh

Pengangkatan Tenaga Kontrak Kesehatan Kabupaten SBB Maluku Diduga Syarat KKN

SBB,Maluku,newskabarindonesia,com : Rencana membangun Kabupaten Seram Bagian Barat ( SBB ) Maluku dengan bersih bebas KKN, dan trasnparan yang digaungkan Bupati Moh Yasin Payapo dan Timotius Akerina ( YAKIN ) nampaknya hanya janji surga. Satu tahun lebih memimpin, kondisi SBB kian banyak menuai masalah masalah.

Beberapa masalah tersebut yaitu mulai dari ADD, ilegal loging, hingga penerobosan cagar alam, problem birokrasi dan sebagainya. Kini muncul problem baru yang menyesahkan dada, yakni pengangkatan tenaga kontrak kesehatan yang tidak transparan, sehingga dugaan praktek KKN benar-benar sengaja dilakukan dalam pemerintahan ini.

La Maarup Tomia,  S.Pd, menilai tagline ” Kase Bae SBB ” semakin jauh dari harapan, Bupati Pa Yasin Payapo sendiri yang sengaja membuat harapan itu semakin menjauh. Bahwa ternyata Bupati SBB Moh Yasin Payapo telah mengangkat tenaga kontrak Kesehatan dalam jumlah ratusan orang yg diduga untuk mengamankan janji politik pada tim suksesnya yang bekerja saat pilkada 2017 lalu.

Informasi yang didapat kalau tenaga kontrak sebanyak kurang lebih 200 orang itu telah digaji sejak 6 bulan lalu. Tenaga kontrak diangkat diam-diam tanpa ada seleksi, bahkan saat diSK-kan 3 bulan lalu langsung diberi gaji 3 bulan padahal selama 3 bulan itu mereka belum bekerja. Alih-alih pengamanan janji kampanye, mereka ini pun sampai sekarang masih ada yang belum ditempat tugaskan pada puskesmas, pustu dan polindes yang ada di SBB ” Ungkap Maaruf Tomia

Lanjut Tomia, Memang saat pembahasan APBD tahun 2018 diam- diam diusulkan 390 orang untuk tenaga honorer dan kontrak tapi saya waktu itu keberatan dan tidak setuju,  karena diawal sudah diangkat juga ada 500 orang honorer baru,  sehingga kalau dijumlahkan dengan yang diusulkan untuk diangkat honorer 2018 maka jumlah honorer baru menjadi 890 orang.

Tentu ini sangat membebankan APBD dan dapat mengakibatkan SBB tidak dapat formasi CPNS dalam jumlah yg besar. Padahal kalau dibenahi birokrasinya masih banyak yang dapat diberdayakan untuk pelayanan pemerintahan. Karena saat ini kita punya K-2 ada 1274 orang dan 186 kontrak daerah. sehingga masih banyak pegawai yg datang ke kantor tapi duduk nganggur” Jelas Tomia

Tomia pun menambahkan tapi karena tetap dipaksakan oleh pemda, maka waktu itu diujung pembahasan APBD saya meminta untuk kalau tetap paksakan maka nanti difokuskan pada tenaga guru dan tenaga kesehatan dengn dilakukan seleksi terbuka. Sehingga semua anak Daerah SBB memiliki kesempatan yang sama.

Tapi kini sudah lain cerita, mereka diangkat diam – diam,dan hanya berpihak untuk memuluskan janji politiknya kepada orang dekatnya tanpa melakukan tes secara terbuka secara umum ini sangatlah ”  Miris ”

Disisi lain informasi yang berkembang tenaga kontrak kesehatan lama digaji 800rb rupiah sementara yang baru digaji 1 juta rupiah Ini semakin aneh ” Tutur Kesal Tomia

Olehnya itu , Maaruf meminta komisi A DPRD SBB untuk dapat memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk didengar pendapatnya terkait hal dimaksud,karena setelah saya konfirmasi ke Ketua Komisi A mereka juga tidak tahu apa – apa soal ini ” Tutup Tomia (MFS/Red).

Facebook Comments

Komentar

News Feed