oleh

LHP BPKP MALUT Temukan Kejanggalan di Penggunaan Dana BOS

Maluku Utara,newskabarindonesia.com : Dana Bantuan Operaional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Sasaran program BOS meliputi semua satuan pendidikan SD/SDLB,SMP/SMPLB/SMPT, SD-SMP satu atap, SMA dan SMK baik yg di selenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di seluruh Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2017 menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK-Non fisik) senilai Rp. 268.971.600 dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 Dana BOS terealisasi senilai Rp. 266.143.260.000

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan (BPKP) Maluku Utara Nomor : 17.B/LHP/XIX.TER/5/2018 Tanggal : 22 Mei 2018 menemukan adanya kelalayan Tim BOS yang belum melakukan monitoring dan pemantawan kepada pihak penggunaan dana BOS yang telah di terima oleh Sekolah pada jenjang Prndidikan menengah (SMA/SMK) sebagaimana peralihan kewenangan dari Kabupate/Kota Kepada Pemerintah Provinsi dibawah tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar).

Atas kelalayan tersebut nilai realisasi riil penggunaan Dana Bos pada jenjang pendidikan menengah (SMK/SMK) selama TA 2017 tidak dapat di peroleh secara rinci sehingga pertanggungjawaban yang di laporkan ke Tim BOS pusat adalah nilai yang di transfer ke sekolah penerima dan bukan angka penggunaan riil sekolah penerimaan Dana BOS.

Selanjutnya Dana BOS SMA/SMK/PKLK triwulan I, II, III dan IV belum di pertanggungjawabkan senilai Rp. 55. 260.300.000. berdasarkan SP2D Tanggal 4 Juli 2017 dan SP2D Tanggal 27 Desember 2017.

Dalam rangka mempercepat Dana BOS Dinas Pendidikan dan Pengajaran bersama PT. Bank Mandiri cabang Ternate menetapkan perjanjian kerja sama Nomor : 900/25/2017 dan Nomor R10.Br.TNT155/2017 Tanggal 9 januari 2017 tentang penyaluran Dana BOS kepada satuan pendidikan.

Setelah perjanjian kerjasama di tetapkan pemprov Maluku Utara rekening penampungan Dana BOS pada Bank Mandiri No 155-00-xxxxxxxx atas nama Bend. Dinas Pendidikan dan pengajaran Maluku Utara pada 20 maret 2017. Berdasarkan print out rekening koran di temukan pemindahan Dana Bos senilai Rp. 22.842.820.000 pada 29 Desember 2017 ke rekening perantara.

Terkait pemindahan rekening dalam LHP BPK ini menjelaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara Imran Yakub, mengeluarkan surat kepada Bank Mandiri Cab. Ternate dengan perihal permintaan keterangan transfer guna mengkonfirmasi masalah tersebut dengan mengirim surat kepada Plt Gubernut Maluku Utara pada tanggal 27 maret 2017 bahwa pemindahbukuan Dana BOS ke rekening perantara di lakukan karena Dana BOS baru masuk di rekening pada 29 Desember 2017, sehingga terjadi keterbatasan waktu serta overload transaksi ahir tahun.

Selanjutnya dalam LHP BPK sampai pemeriksaan berakhir tanggal 11 Mei 2018 PT. Bank Mandiri Cab. Ternate tidak dapat memberikan Print Out rekening penampung untuk memastikan bahwa pada ahir tahun 2017 memang berada di rekening Bank Mandiri dan tidak dipindahbukukan ke rekening lain yang tidak sah dalam kurun tersebut dengan alasan kerahasiaan Bank. Dengan demikian Dana BOS yang belum tersalurkan senilai Rp. 22.841.820.000 tidak dapat di yakini keberadaanya.

Terpisah kepala Dinas Pendidikan dan Pengaajaran Provinsi Maluku Utara Imran Yakub hingga berita ini di publis media newskabarindonesia.com mengalami kesulitan untuk di konfirmasi. (MS/Red).

Facebook Comments

Komentar

News Feed