oleh

Penetapan PN Jakpus No. 88 Tahun 2016 Disinyalir Cacat Hukum

Jakarta, newskabarindonesia.com : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan No. 88/2016.Eks. Yang pada intinya PN Jakpus melaksanakan penawaran pembayaran kepada Terlawan Dua, Tiga dan Empat, Rabu, (12/12/2018).

Penawaran pembayaran tersebut dilakukan oleh PN Jakpus atas permintaan dari Terlawan Satu (Mary Djugo/Red). Terhadap objek sengketa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Kali Baru Timur IV No. 9, RT.007/007. Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Khoirul Amin, SH, selaku kuasa hukum dari Pelawan (Siti Nurjanah/Red) menganggap, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah gegabah dan sembrono dalam menjalankan tugasnya. Karena telah membuat Penetapan Pengadilan yang dianggap cacat hukum.

Para penghuni dan Pelawan mengaku sangat terkejut saat melihat tiga orang petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didampingi oleh aparat kepolisian datang kelokasi. Karena penghuni dan Pelawan merasa bahwa perkara perlawanannya masih dalam proses persidangan dan belum berkekuatan hukum tetap.

”Perkara Perlawanan kami saja masih dalam proses persidangan, tapi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Pembayaran. Menurut kami apa yang telah dilakukan oleh Ketua PN Jakpus itu adalah hal sangat konyol, tidak berdasar hukum, dan jauh dari rasa keadilan,” ujar Khoirul Amin.

Untuk diketahui, bahwa perkara Perlawanan yang dilakukan oleh Siti Nurjanah melalui Kantor Hukum KHOIRUL AMIN & Associates Law Firm telah didaftarkan dikepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 16 Desember 2016 dengan Perkara No. 700/Pdt.G/Plw/2016/PN.Jkt.Pst

Perlawanan tersebut diajukan oleh Siti Nurjanah kepada Mary Djugo dan para terlawan lainnya, karena Siti Nurjanah merasa sebagai Pimilik sah terhadap bangunan yang terletak di atas sebagaian tanah Negara yang berada di objek sengketa tersebut.

“Bahwa Klien kami adalah Pihak Ketiga yang berkepentingan terhadap objek sengketa. Dan Klien kami dari mulai lahir sampai dengan saat ini hidup dan tinggal serta mencari nafkah disini. Dan ini adalah tanah Negara, maka Klien kami secara hukum adalah yang paling berhak terhadap tanah yang ditempatinya ini,”lanjut Amin.

Untuk itu, Kuasa Hukum Pelawan akan segera mengirimkan surat keberatan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. dan meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melanjutkan Penetapan yang dianggap cacat hukum itu.

“Penetapan itu jelas cacat hukum dan tidak berdasar, untuk itu kami akan segera melayangkan surat keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait masalah penetapan itu. Bagaimana mungkin dia membuat penetapan, disaat perkara perlawanan kami masih berjalan dan masih dalam proses. Apabila perlawanan kami dikabulkan, maka semua putusan dan penetapan tersebut menjadi tidak berlaku lagi,” pungkas Amin kepada media newskabarindonesia.com, Jum’at, (14/12/2018).

Bahwa Pelawan (Siti Nurjanah/Red) sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Kalibaru Timur IV/9D, RT.007/RW.007 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat sangat dirugikan sekali untuk dikosongkan terhadapnya.

Bahwa sebagai bukan pihak dalam perkara tersebut, secara Yuridis Pelawan (Siti Nurjanah/Red) berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa pada intinya bahwa pihak ketiga mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan.(NVD/RED)

Facebook Comments

Komentar

News Feed