oleh

Anies Baswedan Serahkan LKPD 2018 ke BPK RI

JAKARTA , newskabarindonesia.com-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta, di kantor BPK RI, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2019)

Penyerahan laporan keuangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Ayat (3), yang menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Anies mengungkapkan rasa optimismenya bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2018, seperti yang telah diraih sebelumnya pada LKPD 2017 lalu.

“Alhamdulillah penyerahan LKPD ini kita telah tunaikan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara pemerintah Pemprov DKI Jakarta dengan BPK RI Perwakilan DKI Jakarta. Ikhtiar untuk mempertahankan itu opini WTP lebih kuat dibandingkan tahun lalu meraih opini WTP. Insya allah kita akan mendapatkan WTP lagi,” tuturnya.

Untuk diketahui, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, LKPD tahun 2018 telah direviu oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Reviu tersebut meliputi penilaian terbatas terhadap keterandalan sistem pengendalian internal dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Sesuai saran hasil Reviu terhadap ketidaksesuaian atas standar akuntansi pemerintahan telah dilakukan jurnal koreksi atau penyesuaian.

Selain itu, menurut amanat peraturan pemerintah nomor 71 rahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018 yang disampaikan ini terdiri terdiri dari tujuh laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dldaerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Gubernur memaparkan, laporan keuangan tersebut merupakan konsolidasi dari 724 laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang terlebih dahulu dikompilasi menjadi 43 laporan keuangan entitas akuntansi penggabungan.

Ia juga menyadari perlunya keberlanjutan untuk mengerjakan LKPD ke depannya, sehingga Pemprov DKI Jakarta turut memerlukan bantuan dari BPK untuk senantiasa memberikan rekomendasi.

“Maka dari itu kami berharap BPK memberikan bimbingan saran koreksi karena pada akhirnya pengelolaan keuangan bukan hanya secara administratif yang baik tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada warga Jakarta,” tandasnya.

Seperti diketahui, total APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 83,26 triliun, naik Rp 11,43 triliun atau 15,93 persen dibandingkan total APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 71,82 triliun. Realisasi penerimaan daerah sebesar Rp 78,67 triliun atau 94,49 persen dan realisasi pengeluaran daerah sebesar Rp 68,95 triliun atau 82,82 persen. Sedangkan, total aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 497,43 triliun, naik sebesar Rp 32,83 triliun atau 7,07 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 464,60 triliun.(Ivn)

Facebook Comments

Komentar

News Feed