oleh

Negara Yang Mensejahterakan

Oleh : Nehru Asyikin,
Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak ingin rakyatnya sejahtera, termasuk Indonesia yang sudah di cita-cita kan oleh pendiri bangsa ini melalui UUD NRI 1945 agar dapat memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negaranya.

Namun apa jadinya apabila setiap peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan tujuan bernegara tersebut, sebab faktanya bukan rahasia lagi apabila Undang-Undang banyak yang disponsori atau titipan asing yang masuk dalam program legislasi nasional DPR RI terutama yang berhubungan dengan ekonomi.

Seperti isu yang masih hangat hingga saat ini, banyaknya pemberitaan di beberapa daerah, seperti di Kalimantan, Sulawesi dan Jawa terkait membludaknya tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia ditambah dengan gaji yang begitu besar. Sehingga dari adanya pemberitaan tersebut tentunya menimbulkan kecemburuan bahkan geram melihat banyaknya tenaga kerja asing di impor dari luar negeri.

Meskipun begitu, Indonesia sebagai negara terbuka dalam kehidupan bernegara itu tidak lepas hanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saja, pasti juga berhubungan dengan negara-negara internasional, bahkan mengikuti setiap forum-forum internasional. Hal ini adalah upaya Pemerintah dalam mengikuti perkembangan dunia internasional.

Dalam aspek kehidupan bernegara, kepentingan-kepentingan dari negara-negara internasional tidak menutup kemungkinan itu pasti ada, apalagi pemenuhan kewajibannya dalam sebuah perjanjian (traktat), terutama Indonesia yang melakukan perjanjian dengan sebuah negara, dalam hal ini perjanjian peminjaman dana kepada salah satu negara misalnya.

Tidak juga dapat dipungkiri, bahwa kepentingan asing terkadang harus dilakukan manakala suatu perjanjian telah disepakati.

Keharusan-keharusan tersebut terkadang tercermin pada kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah ataupun dibuat Undang-Undang. Misalnya Indonesia dengan IMF dulu, sebelum melakukan kesepatan peminjaman, IMF dan Indonesia akan melakukan diskusi terhadap program kebijakan ekonomi atau disebut sebagai persyaratan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Artinya Indonesia paling tidak melakukan beberapa penyesuaian terhadap aturan-aturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ekonomi di Indonesia. Namun demikian menimbulkan dampak, bahwa kehadiran IMF beriringan dengan kehadiran investor-investor asing yang masuk ke Indonesia bahkan mereka menduduki posisi-posisi penting.

Sebetulnya, apabila dikembalikan pada Prembule Alenia ke-4 UUD NRI 1945 mengamanatkan ““…untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Sudah Jelas bahwa tujuan bernegara itu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bahkan untuk mewujudkan kesejahteraan itu ditegaskan kembali di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945 yang artinya bahwa Konstitusi pun memberi perintah kepada Pemerintah untuk menjalankan setiap kata yang terdapat di dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial tanpa menguranginya.

Tentu Konstitusi menjadi dasar untuk menjadi acuan apakah hukum yang akan dibentuk sudah tepat demi kepentingan umum atau tidak.

Perintah Kontitusi adalah sebuah keharusan untuk dijalankan manakala seseorang memangku sebuah jabatan pemerintah, terutama Presiden/Wakilnya, para kabinetnya (eksekutif) dan lembaga-lembaga yang tertulis di dalam Konstitusi terutama lembaga legislatif.

Ini berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan melalui peraturan perundang-undangan, sebagaimana kaitannya dengan perlindungan terhadap warga negara dan upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai alasan utama dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia.

Jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan membuka lebar kesempatan kerja bagi rakyat merupakan kewajiban bagi pemangku amanat Kontitusi agar dapat membentuk Undang-Undang dan melaksanakan Undang-Undang tersebut sesuai amanat yang ada.
Bagi Pemerintah, kesejahteraan rakyat adalah hal yang mustahil apabila tidak diperjuangkan.

Sebagai cabang kekuasaan yang tak terpisahkan dalam hal Undang-Undang yang akan diterbitkan, maka Parlemen sebagai pembuat Undang-Undang dan eksekutif (Presiden dan pembantu-pembatunya) berhak mengajukan Undang-Undang kepada DPR harus juga saling bersinergi, sehingga Undang-Undang yang akan berlaku umum tersebut harus mengutamakan kepentingan rakyat.

Sebab, di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, posisi pemerintah selalu dituntut untuk mengeluarkan Undang-Undang dan itu diharuskan fokus pada kesejahteraan sosial, niscaya kesejahteraan bagi rakyat akan terwujud.

Kesejahteraan Untuk Rakyat
Pada dasarnya rakyat adalah hal yang paling penting dalam tujuan bernegara, sebab dalam negara demokrasi keinginan rakyat lah yang paling utama karna memang semua aturan yang dibentuk hakikatnya untuk mengatur rakyat.

Dalam faham rakyat yang berdaulat maka konsep kekuasaan yang paling tinggi berada ditangan rakyat tentunya harus memenuhi aspek kemandirian dalam bidang ekonomi, mandiri artinya upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi tidak dilakukan oleh asing, tetapi oleh warga negara Indonesia sendiri yang memiliki potensi untuk melakukannya, karena untuk menjalankan amanat UUD NRI 1945 kesejahteraan sosial yang mencakup pereknomian nasional harus dilaksanakan tanpa mengkhianati amanat tersebut.

Terutama pada kemandirian hukum sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan yang nyata ditengah masyarakat.

Jika dikembalikan pada hirearki peraturan perundang-undangan. Dalam setiap pembentukan suatu Undang-Undang itu tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebab wujud dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat akan dikembalikan kepada Konsitusi.

Tetapi ironisnya, Undang-Undang yang sudah diterbitkan malah melanggar hak konstitusi warga negara dan akhirnya dimohonkan judicial review ke MK.
Meskipun begitu, Indonesia dikenal sebagai negara hukum modern namun tidak lepas juga dari faham kedaulatan rakyat, Rousseau mengajarkan bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan-perundangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut.

Maka orientasi hukum bukan hanya mengatur tingkah laku atau berisi perintah dan larangan saja, namun dapat terpenuhinya kebutuhan kehidupan yang sejahtera, makmur dan tentram. Dengan demikian, amanat UUD NRI 1945 dapat terpenuhi selaras dengan cita-cita para pendiri bangsa. Tetapi kapan seluruh rakyat Indonesia sejahtera? Adalah pertanyaan yang belum terjawab.

Facebook Comments

Komentar

News Feed