oleh

Menteri BUMN di Harap Usut Tuntas Permasalahan Reklamasi di Belawan

BELAWANnewskabarindonesia.com : Terkait ramainya dibicarakan dan jadi bahan sorotan berbagai portal media modus dugaan penyelundupan barang mewah seperti yang terjadi pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia, dan dikutip dari CNBC Indonesia langkah Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan empat anggota dewan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terlibat dalam skandal tersebut. Senin, 9/12/2019.

Dilansir lagi dari Kompas TV Petang, dengan judul “Pemecatan Dirut Garuda, Menteri BUMN Dapat Dukungan” Presiden Jokowi menyampaikan, ini merupakan peringatan bagi siapapun pejabat pemerintah yang menyalah gunakan jabatannya, ini pesan ke semua nya jangan main main, pesan Presiden Jokowi.

Terpisah akan hal itu, dengan pemberitaan yang dikutip salah satu portal media diatas, dugaan penyelundupan barang mewah seperti yang terjadi pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia, menurut Khairuddin Nasution alias Kadin selaku tokoh masyarakat nelayan Belawan berharap sama kepada Menteri BUMN Erick Thohir dapat mengusut tuntas oknum yang memberikan wewenang dugaan penjualan sisa pasir hasil proyek reklamasi fase ll yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Apa yang kita sampaikan sudah akurat dan bapak Menteri Erick Thohir di minta untuk usut agar terbuka, mau di bawa ke tv one pun kami siap. Kenapa, karena Menteri BUMN ini pejabat yang baru di lantik Bapak Presiden Jokowi Widodo dan Menteri BUMN harus konsekuen di dalam menjalankan Undang Undang di Negara Republik Indonesia .

Jadi, persoalan panjang antara PT Pelabuhan Indonesia I ( Persero ) kepada nelayan belum menuai hasil yang baik. masih Kadin

Masyarakat yang pertama menerima dampak luapan Reklamasi adalah Kelurahan Bagan Deli, Kec. Medan Belawan yang menjadi konyol dan rumah penduduk yang bukan rumah nelayan pun terkena dampak Reklamasi . katanya kadin

Tokoh Masyarakat Nelayan Belawan ini menjelaskan kepada awak media, sebelum ada reklamasi pimpinan PELINDO I mengajak kita dialog dan kompromi untuk mengamankan aset PT PELINDO I ( Persero ) tersebut dari laut hingga ke darat. Sebelum aman pun kita di suruh membuat proposal, bagi yang terkena dampak setelah kita buat malah di abaikan. dan juga dana yang diturunkan itu serupa dana talih asih atau CSR dan itu tidak benar, tegas nya .

Awak media bertanya, mengenai pekerjaan itu sesuai AMDAL selama 25 hari kerja dan kenapa bisa lebih dari 25 hari kerja jawabnya Khairuddin Nst, Itu dengan sengaja di dalam AMDAL ciptaan tuhan seperti lautan, sungai jangan di tutup karena ini adalah ciptaan tuhan. Kenapa di luar negeri itu mematuhi AMDAL dan kenapa di indonesia tidak mematuhi AMDAL yang bisa Amdal itu di tutup. katanya

Istilahnya di dalam izin itu memang disengaja kan salah tapi dibenarkan dan itu sudah salah jangan di lakukan. Sebetulnya di dalam lautan itu diambil pasir yang kita mendapatkan izin aquari dan aquari itu pun bisa berpindah pindah apabila batasnya memang sudah ditentukan. Habis antara satu kilo dan dua kilo bisa pindah lagi dan ambil lagi izin aquari nya yang baru .

Kalau di darat namanya kita cangkul itu namanya disebut galian C itu dia. Bisa berpindah pindah tapi di habis kan dulu, sebut Khairuddin lagi.

Ia pun menjelaskan dengan singkat, sesuai izin yang di keluar kan itu, seumpama 1000 x 3000 yang dikerjakan kemarin, kenapa diam diam di libas 3000 x 7000 dan tidak ada yang gubris berlebih itu bahannya. Lalu ia menerangkan kembali, bagaimana dengan pengerukan kapal Belanda HM 310 waktu itu, jadi tentu waktu kerjanya panjang, siapa yang mendanakannya itu jawabnya pak khairuddin ya dana dari BUMN .

Ternyata pasirnya berlebih dan ini menjadi tanda tanya, pasir yang berlebih itu dibawa ke Terjun Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Apa lahan yang di terjun itu sudah dibayar oleh PELINDO I ( Persero ) dan itu punya siapa, dan cadangannya pasir sisa reklamasi itu untuk siapa, tanda tanya nya ?

“Jika cadangan sisa pasir reklamasi itu untuk area perpanjangan pelabuhan ya disebutkan saja mana bukti pembayarannya, kalau sisa pasir itu di tumpukan disana, apa mau di selundup kan itu tidak bisa sedangkan narkoba sabu sabu di selundup kan saja bisa ketahuan” paparnya.

Ketika dikomfirmasi awak media ini via chat whatsapp, Corporate secratary Pelindo I (Persero) mengatakan jika hal itu langsung dengan PIC Kepala Humas.

“Kan ttg info media ni mas, jadi langsung dengan PIC Kepala Humasnya, kemarin Kepakla humas Belawan sudah konfirmasi tentang hal itu kan” sebutnya

 

(Rikcy/Red)

Facebook Comments

Komentar

News Feed