oleh

Kapal Trawl Tetap Beroperasi,  Kantor Diskanla Sumut di Demo Pemuda Peduli Nelayan 

MEDAN – newskabarindonesia.com : Pemuda Peduli Nelayan melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara (Diskanla Sumut) di Jalan Sei Batugingging, Medan. Selasa, 11/2/2020.

Aksi demo Pemuda Peduli Nelayan tersebut mengecam atas pukat trawl yang merejalela beroperasi di Gabion Belawan.

Para pendemo ini sebagian besar dari aktifis dan mahasiswa yang sangat prihatin melihat kapal – kapal pukat trawl yang semakin merajalela beroperasi menangkap ikan di perairan Belawan dan Selat Malaka khususnya di Pantai Timur Sumatera Utara.

 

Akibatnya, nelayan tradisional dan nelayan skala kecil makin sengsara, karena hasil laut dikuras oleh para pemilik kapal pukat trawl.

Dengan maraknya kapal-kapal pukat trawl yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan yang dimiliki oleh mayoritas pengusaha dari tionghua tersebut yang membuat pengunjukrasa protes atas keberadaan kapal – kapal pukat trawl tersebut.

Sebagai penanggungjawab aksi unjuk rasa adalah Adam Malik yang dalam orasinya menyebutkan, menentang atas keberadaan kapal-kapal pukat trawl tersebut.

Sehingga, mereka mendesak intansi terkait agar menghentikan praktik alat tangkap bouke ami dan teri lingkung, karena telah melanggar Undang – Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

“Keberadaan kapal-kapal pukat trawl yang semakin merajalela itu membuat nelayan tradisional semakin menjerit karena hasil tangkapan ikan di laut semakin berkurang, bahkan, pukat trawl juga membuat rusaknya ekosistem dan biota laut,” jelas Malik.

Sambungnya Malik, seharusnya PSDKP, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki peranan penting dalam menertibkan praktik kapal-kapal pukat trawl yang semakin membuat nelayan tradisional sengsara.

“Bila Kadis Perikanan dan Kelautan tidak benar – benar fokus dalam menyelesaikan masalah ini, Pemuda Peduli Nelayan mendesak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) harus mencopot Kadis Perikanan dan Kelautan,” tegas Malik.

Usai menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa diterima oleh Kabid Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Yuliani Siregar.

Kepada perwakilan pengunjuk rasa, Kabid Tangkap Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Sumut mengatakan akan membentuk badan pengawasan yang melibatkan masyarakat dan instansi terkait.

Tujuannya, untuk mengawasi praktik illegal fishing, yang melanggar UU No 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009 tentang perikanan.

( Rikcy )

Facebook Comments

Komentar

News Feed