oleh

Mewakili Pjs. Bupati, Sekda Pesibar Buka Acara Bimtek Produk Hukum Daerah

Pesisir Barat – Mewakili Pjs.Bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna Putra, Sekda Kabupaten pesisir Barat, Lingga Kusuma membuka langsung acara Bimbingan Teknis Produk Hukum Daerah (BIMTEK) Tahun Anggaran 2020, di aula Losmen Sunset Beach, Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (19/10/2020).

Hadir dalam Acara tersebut, Kabag Hukum, Edwin Kastolani, para hadirin dan tamu undangan peserta Bimtek.
Para perserta Bimtek berjumlah sebanyak 50 orang, yang terdiri dari perwakilan OPD Yang ada di Lingkungan Pemda Pesisir Barat.

Acara Bimtek menghadirkan narasumber yang juga merupakan Mentor dari Kemenkumham Provinsi Lampung, Kamal Putra Tamrin dan Adi Ismanto.
Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Pesisir Barat, menyampaikan bahwa dalam rangka mencapai salah satu tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang -Undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Oleh karena itu diharapkan Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebagai unsur utama sumber daya manusia, agar supaya bisa mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat,” ujar Lingga.

Melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum ini, diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam hal penyusunan produk Hukum Daerah, tambahnya.

Selain itu, Sekda juga menyampaikan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dari masing-masing perwakilan Organisasi Perangkat Daerah tentang penyusunan produk Hukum Daerah.

Proses penyusunan produk hukum daerah tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011.

Mengenai tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 Tahun 2018.

Selanjutnya tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.

Setiap Produk Hukum Daerah harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis formal serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyusunan.

“Bentuk dan prosedur yang benar sehingga produk hukum yang diterbitkan baik, benar, aspiratif dan efektif dan dalam penerapannya dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan yang lebih tinggi,”

Facebook Comments

Komentar

News Feed