oleh

67 Sekolah Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Telah Menerima Dana Bos Afirmasi dan Dana Bos Kinerja

Labuhanbatu – newskabarindonesia.com Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait Dana Bos Afirmasi dan Dana Bos Kinerja, mendapat respons dari anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI, saat Rapat Kerja melalui telekonferensi di Jakarta, Senin, 22 Juni 2020 pekan lalu dan mendapat respons juga pengiat anti korupsi Dewan Pimpinan Pusat LSM Corruption Indonesia Funtionary Observation Reign “CIFOR”.

Pasalnya, Mendikbud melakukan perubahan ketentuan penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, yang sebelumnya diperuntukkan bagi sekolah negeri. Kini, dalam Peraturan Mendikbud Nomor 24 Tahun 2020, tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Dana BOS Kinerja, diatur bahwa bukan hanya sekolah negeri saja yang bisa mendapatkan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja, tetapi juga sekolah swasta.

Informasi tim wartawan, sebanyak 67 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Dasar (SD) Swasta di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020, mendapat kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan dana BOS Kinerja dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Yang mana Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tersebut dikucurkan ke rekening sekolah masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan data sekolah yang menerima dana tersebut, sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, Sekolah Menengah juga mendapatkan kucuran dana BOS Afirmasi dan dana Bos Kinerja dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sebanyak 21 sekolah yang tersebar di 7 Kecamatan se- Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, dengan anggaran yang sama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Jumlah dana yang kucur ke rekening Sekolah Dasar sebesar Rp. 4.020.000.000,- (empat milyar dua puluh juta rupiah) dari 67 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebesar Rp.1.260.000.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari 21 Sekolah Menengah.

Dijelaskan, Permendikbud 24 tahun 2020 tentang pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab pengunaan dana, dan penyaluran dana, sebagaimana tertuang di Bab IV pasal 8 ayat 1, yang dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah. Kemudian di ayat 2 dijelaskan juga, Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.

Ketum DPP LSM CIFOR melalui Sekjennya, Ismail Alex, MI Perangin-Angin didampingi stafnya Neli Sri Rezeki dan Koord. Tim Investigasi & Monitoring LSM CIFOR, Rikcy Hariandi mengatakan informasi diperoleh Kemendikbud menyatakan jumlah sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja pada 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah sasaran yang menerima BOS Afirmasi sebanyak 34.745 sekolah, sedangkan BOS Kinerja sebanyak 21.380 sekolah.

“Jumlah sasaran yang menerima BOS Afirmasi sebanyak 34.745 sekolah atau naik sekitar 310 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk BOS Kinerja, jumlah sasaran pada tahun ini sebanyak 21.380 sekolah atau naik sebanyak 404 sekolah,” ujar Sekjen DPP LSM CIFOR, Ismail Alex.

BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasi bagi satu pendidikan dasar dan menengah yang ada di daerah khusus. Sedangkan BOS Kinerja merupakan dana yang dialokasi bagi sekolah yang memiliki kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian.

“BOS Afirmasi diberikan dalam rangka menutupi biaya operasional yang tiap daerah tidak sama, setiap kabupaten/kota berbeda skala ekonominya, serta jumlah rombel dan jumlah siswa di daerah 3T rata-rata rendah. Sementara BOS Kinerja, merupakan stimulus agar sekolah memiliki kinerja yang baik, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja pada 2020 difokuskan pada daerah khusus dan wilayah yang terkena dampak pandemi Covid-19. Untuk penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja sama dengan BOS Reguler, mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, kegiatan asesmen, layanan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan uji kompetensi keahlian, hingga pembayaran honor guru berstatus non=ASN,” jelas dia.

Pada masa pandemi Covid-19, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. “Pada masa kedaruratan Covid-19 berdasarkan Permendikbud 19/2020, dana BOS dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidikan atau peserta didik,” terang dia.

Juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain. Selain itu juga dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang tercatat di Dapodik per 31 Desember 2019, dan ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Ismail Alex mengimbau, kepada seluruh pihak mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Sekolah, Guru, hingga para orang tua murid agar terus mengawasi pengunaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Terlebih, selaku pengiat anti korupsi LSM CIFOR mewanti-wanti kepada seluruh pihak satuan pendidikan Kabupaten Labuhanbatu terkait, untuk tidak tergoda dan terjerat hukum  penyelewengan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja saat pandemi Covid-19. “Penyelewengan anggaran 2020 selama pandemi Covid-19, jika digunakan untuk kepentingan pribadi (korupsi), maka ancamannya pada saat bencana seperti saat ni adalah hukuman mati,” tegasnya.

Menurut Ismail Alex, pengelolaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja harus mengedepankan prinsip fleksibilitas. Artinya, penggunaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. “Untuk pengawasan bidang pendidikan, tidak hanya dilakukan Itjen Kemendikbud saja tetapi juga Itjen Kemendagri, Itjen Kemenkeu, BPKP, Polri, Kejaksaan, KPK, kalangan aktivis korupsi dan lainnya,” tuturnya.

LSM CIFOR berharap kepada aparat pemeriksaaan di daerah, inspektorat yang ada di provinsi dan kabupaten/kota agar sekolah diberikan bimbingan, tuntunan agar bisa menjalankan misi pendidikan melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dengan baik dan efektif dengan mengacu pada Permendikbud 24/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Tutur mengakhir komentarnya. Kamis (19/11/2020).

(A.lubis/red)

Facebook Comments

Komentar

News Feed