oleh

Kuasa Hukum ASRI : Halomoan Panjaitan, SH “Optimistis” MK Tolak GUGATAN TIM Hukum Paslon 2 Labuhanbatu, Erik Adtrada – Elly Rosa 

Labuhanbatu – newskabarindonesia.com: Terkait viralnya pemberitaan dan media sosial (medsos) oleh oknum yang menggiring opini ke publik dengan mencari-cari kelemahan lain diluar gugatan dan berharap publik bakal menuding seolah-olah penyelenggaraan Pilkada Labuhanbatu melaksanakan tidak luber dan jurdil. Padahal terkait kecurangan terstruktur, sistematis dan masif menjadi ranah dari Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai peraturan MK nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Wartawan berkesempatan berbincang dengan Halomoan Panjaitan, SH selaku Ketua Kuasa Hukum Pasangan Calon Petahana Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST MT dan Faisal Amri Siregar, ST disingkat ASRI nomor urut 3.

Wartawan : Menurut Anda, bagaimana peluang tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2, dr. H Erik Adtrada Ritong, MKN dan Hj. Elly Rosa Siregar, Spd, MM gugatan ke MK terkait Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 ?

Halomoan Panjaitan, SH mengatakan, tim kuasa hukum ASRI sangat optimis majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2, dr. H Erik Adtrada Ritong, MKN dan Hj. Elly Rosa Siregar, Spd, MM. Hal ini bukan hanya terkait syarat perselihan terpenuhi. Namun sejumlah pokok permohonan diajukan akan terbantahkan oleh kuasa hukum KPU Labuhanbatu dan lainnya. Selasa (5/12/2020).

Wartawan : Selaku Ketua Hukum ASRI, Bagaimana Pendapat Anda, Bisakah Tim Kuasa Hukum KPU Meminta MK Menolak Seluruh Gugatan Paslon 2, ERA ?

Halomoan Panjaitan, SH mengatakan, kita lihat dalam perkara Surat Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dan pembuktian kuat dan saksi-saksi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2, dr. H Erik Adtrada Ritong, MKN dan Hj. Elly Rosa Siregar, Spd, MM ke Ketua Mahkamah Konstitusi terkait persoalan selisih suara sebagaimana yang tertuang dalam peraturan MK nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bilamana nanti dalam persidangan di MK ternyata dalam pokok perkara lemah pembuktian, maka kuasa hukum KPU akan membuat surat permohonan dalam jawaban (eksepsi) seperti : (1) Menerima Eksepsi Termohon, (2). Dalam Perkara : KPU meminta MK menolak gugatan hasil pilkada yang diajukan dr. H Erik Adtrada Ritong, MKN dan Hj. Elly Rosa Siregar, Spd, MM.

Wartawan : Apakah Tim Kuasa Hukum Pernah Menerima Pelanggaran Administrasi dan Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif dari Pihak Penyelenggara?

Halomoan Panjaitan, SH mengatakan, sampai saat ini kami belum menemukan adanya laporan-laporan tentang adanya temuan pelanggaran administrasi, TSM, dan lain sebagainya dari pihak penyelenggara pilkada Labuhanbatu 2020 ini. Yang ada ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggiring opini ke publik melalui media sosial (medsos) dll dan ditambah lagi sebagian mencari-cari kelemahan bidang lain dan bukan duduk perkara terkait gugatan di MK. Terkait ulah itu seluruh pendukung dan relawan ASRI sudah mendapat arahan dari paslon tidak mudah terpancing informasi haox dll.

Wartawan : Apakah Tim Kuasa Hukum ASRI Akan Membuat Eksepsi Dalam Persidangan di MK Menyikapi Dalam Pokok Perkara Gugatan Hasil Pilkada Diajukan dr. H Erik Adtrada Ritong, MKN dan Hj. Elly Rosa Siregar, Spd, MM ?

Halomoan Panjaitan, SH menegaskan kembali, hasil telah dan beberapa kajian mengenai dalil-dalil gugatan pokok perkara gugatan hasil pilkada diajukan dr. H Erik Adtrada Ritong, MKN dan Hj. Elly Rosa Siregar, Spd, MM berpendapat dalam pokok perkara lemah pembuktian kuat dan tidak akurat.

Untuk membuktikan dalam pokok perkara lemah pembuktian dan tidak akurat. Tim kuasa hukum ASRI membuat surat permohonan dalam jawaban (eksepsi) kepada Ketua Majelis Hakim MK. Dalam petitum, meminta Mahkamah untuk memutus: Dalam Eksepsi, pertama : Menerima eksepsi Termohon, kedua, Dalam pokok perkara:

  1. Menolak permohonan untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.

  3. Menetapkan perolehan suara calon bupati tahun 2020 yang benar.

  • Pasangan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST MT dan Faisal Amri Siregar, ST memperoleh 88.130 suara.

  • Pasangan dr. H Erik Adtrada Ritong, MKN dan Hj. Elly Rosa Siregar, Spd, MM memperoleh 87.292 suara.

Dasar permohonan menolak gugatan hasil pilkada diajukan dr. H Erik Adtrada Ritong, MKN dan Hj. Elly Rosa Siregar, Spd, MM menilai tidak jelas, tidak relevan, dan lebih menggiring opini persoalan pelanggaran seolah-olah pihak penyelenggaraan Pilkada Labuhanbatu tidak luber dan jurdil. Sedangkan tentang kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif menjadi ranah dari Bawaslu dan bukan di MK.

Menurutnya, persoalan selisih suara sebagaimana yang tertuang dalam peraturan MK nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota seperti di lihat mudah dipahami, namun beban pembuktian oleh penggugat atas kecurangan TSM di pilkada sulit dibuktikan. Katanya.

Wartawan : Pendapat Anda, Komentar Sekjen DPP LSM Corruption Indonesia Funtionary Observation Reign “CIFOR” Ismail Alex, MI Perangin-Angin dari hasil informasi diperoleh pendapat hukum tata negara dan kajian, telaah tim mengatakan kalau paradigma MK masih yang lama kami kira berat peluangnya, kalau MK hanya berpatokan kepada hitung-hitungan suara atau kalau pun ada aspek kualitatifnya selalu dikaitkan dengan aspek-aspek kualitatif yang mempengaruhi perolehan suara.

Selanjutnya, berdasarkan acuan paradigma MK lama, kalaupun bisa membuktikan adanya kecurangan, mungkin tidak akan membalikkan keadaan? Kita lihat bahwa yang dipermasalahkan itu kan dua aspek. aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Yang paling mudah sebenarnya membuktikan aspek kuantitatif, kalau seandainya buktinya kuat perbedaan perolehan suara, kalau misal ada dalil mengenai penggelembungan suara pihak lawan atau/ pengurangan pihak lawan kan signifikan mempengaruhi hasil. Nah Itu semua apabila MK berpendapat lain.

Halomoan Panjaitan, SH membenarkan penjelesan pengurus LSM CIFOR. Itu kan biasa-biasa saja, walaupun sebenarnya selain memiliki wawasan luas mempunyai banyak informan-informan dll bertebaran dimana-mana, tapi beliau tidak pernah merasa sok hebat, sombong, takabur, berpengaruh, rendah diri, sopan santun, arif dan bijaksana dalam bertindak dll. Yang ketakutan dan menghindar sama beliau para pejabat yang mempunyai mental korupsi.

Para pejabat pemerintah, BUMN/BUMD, swasta yang bermental menolak korupsi dan menerima saran dan kritikan dari LSM CIFOR. Salah satu bukti Bupati Labuhanbatu yang berani, sehingga ada 3 alasan warga optimis H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, M.T tetap yang terbaik sebagai Bupati Labuhanbatu diantara seluruh penjuru Negeri Indonesia Raya dan optimis pula bersinar dengan keemasannya membanggakan dan mengharumkan nama Bupati Labuhanbatu: pertama, beliau mendapatkan penghargaan ANPK dari KPK.

Kedua, beliau atas nama Kabupaten Labuhanbatu menerima penghargaan kategor Kabupaten terinovatif diantara seluruh Kabupaten se-Indonesia dari Menteri Dalam Negeri, ketiga, beliau atas nama menaikan harkat dan martabat Pemkab. Labuhanbatu bidang mitra kerja sehingga berhasil menerima penghargaan Anguran Sahabat Pers di kota Medan. Atas semua perhargaan ini beliu menjawab setiap isu opini miring dengan Kreatifitas dan inovasi yang sesuai Fakta keadaan yang sebenarnya.

Dilain itu, Nasir Wadiansah Harahap, SH menambahkan perselihan pilkada dibawa ranah hukum MK itu hak konstitusional karena undang-undang memberikan penyelesaian sengketa Pilkada ke MK. Kami berpendapat optimistis gugatan ditolak hakim MK apabila dalam sengketa di ajukan ke MK bukan persoalan sesuai peraturan MK nomor 6 tahun 2020 dan tanpa pertimbangan matang dan bukti kuat terkait pelanggaran maka tidak jelas, tidak relevan dan lebih banyak hanya menggiring opini.

“Saya yakin Keputusan hakim MK akan mengabulkan permohonan Tim Kuasa Hukum KPU Labuhanbatu menolak permohonan untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu nomor urut 3, H. Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faisal Amri Siregar meraih 838 sesuai keputusan KPU Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal16 Desember 2020,”cetusnya

Informasi diperoleh media, H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST MT – Faisal Amri Siregar, ST menunjuk Ketua Kuasa Hukum ASRI nomor urut 3 adalah Halomoan Panjaitan, SH bersama Basyarul Ulya, SH, M.M dan Dr. Redy Yantosidi, SH, M.H dan Arifin S. Ritonga, SH, S.I.K, MH dan Nasir Wadiansah Harahap, SH.

(tim)

Facebook Comments

Komentar

News Feed