oleh

Terbukti “Pungli” Catut Nama Bupati, Plt. Kadis Perkim Kabupaten Labuhanbatu Divonis 1 Tahun Penjara

Medan – newskabarindonesia.com: Terbukti bersalah menerima punggutan liar (pungli), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Labuhanbatu, Paisal Purba (42), dan Zefri Hamsyah (43), selaku PNS staf di Bagian Umum Dinas Perkim Labuhanbatu divonis masing-masing 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, divonis masing-masing satu tahun penjara denda Rp 50 juta.

Putusan ini langsung dibacakan hakim ketua Majelis, Jarihat Simarmata SH, dalam sidang di Ruang Cakra VII, Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan pungutan liar (pungli), proyek pembangunan Gedung D Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu tahun senilai Rp. 28 miliar lebih tahun anggaran 2019.

Persidangan yang beragenda pembacaan putusan tersebut, langsung dihadiri kedua terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya dari Kantor Hukum AGP, Bayu Nanda, Doni Hendra Lubis dan Anggi Nugraha Sakti.

Dalam amar putusan, hakim menyebutkan, Faisal dan Zefri, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan ini, lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang sebelumnya meminta kedua terdakwa dihukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Kronologis permasalahan, Senin 02 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa Zefri Hamsyah terkena OTT oleh petugas Polda Sumut di cafe Milenial di jalan SM. Raja Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Sesuai dakwaan. Awalnya, terdakwa Paisal Purba, Plt. Kadis Perkim Kab. Labuhanbatu, meminta uang kepada Ilham Nasution merupakan staf teknis PT. Telaga Pasir Kuta, selaku pelaksana pembangunan gedung D RSUD Rantau Prapat TA 2019 .

Uang yang diminta cukup besar, Rp 2 milyar, dengan alasan untuk memperlancar proses pengajuan termin kelima, progress pekerjaan 100 persen. Dalam aksinya terdakwa Paisal menggunakan kewenangan orang lain, yakni mencatut nama Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe, ST MT dan adik Bupati Labuhanbatu, Adlin Dalimunthe.

Saksi Ilham Nasution itu merasa keberatan dengan permintaan itu, dan mengatakan tidak memiliki uang sebesar Rp 2 milyar. Ujung terjadi tawar menawar, sehingga, Ilham Nasution bersedia memberi uang Rp 1,5 milyar, berupa uang tunai Rp 40 juta dan selembar cek nominal Rp 1.445.000.000.-

Meski demikian, tak putus akal, sebelum menyerahkan uang suap atau pugli itu, ilham Nasution terlebih dahulu melapor ke Polda Sumut, tentang praktek pemerasan yang dilakukan terdakwa. Nah, janji pun dipenuhi, namun yang datang mengambil uang bukan terdakwa Paisal, tapi terdakwa Zefri Hamsyah.

Apes memang, saat mengabil amplop berisi uang dan cek tunai di cafe Milenial di jalan SM. Raja Kabupaten Labuhanbatu, terdakwa Zefri Hamsyah kena OTT oleh petugas Polda Sumut. Belum putus disitu. Soalnya, terdakwa Paisal Purba, selaku orang yang memerintahkan, buru-buru menyerahkan diri, sehingga perkaranya pun bergulir di PN Tipikor Medan.

Sementara, informasi saat tim wartawan minta tanggapan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat LSM Corruption Indonesia Funtionary Observation Reign disingkat “CIFOR”, Ismail Alex, MI Perangin-Angin berdasarkan hasil laporan pemantauan, investigasi, telaah data dan kebenaran semua informasi Tim Investigasi dan Monitoring LSM CIFOR menjelaskan dalam kasus OTT oleh petugas Polda Sumut tidak menemukan bukti secara hukum dan hanya mencatut nama Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe, ST MT dan adik Bupati Labuhanbatu, Adlin Dalimunthe. Kamis (13/8/2020) pekan lalu.

Disisi lain, Sekjen DPP LSM CIFOR”, Ismail Alex, MI Perangin-Angin mengatakan, saat mentelaah laporan anggota dan mendalami keterangan saksi dan terdakwa sudah yakin terjadinya pungli di PN Tipikor Medan tidak terbukti keterlibatan Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe, ST MT.

“Ia berpendapat persoalan ini hanya mencatut nama Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe, ST MT,” ucapnya Ismail Alex saat ini berada di Jakarta melalui pesan whatstaap memberikan tanggapan. Jum’at (22/1/2021).

Selain itu, DPP LSM CIFOR mendesak Bupati Labuhanbatu membentuk tim bekerjasama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Utara dan Kapolda Sumatera Utara jangan berhenti kasus OTT tapi segera melakukan pemeriksaan pengerjaan proyek pembangunan gedung D Rumah Sakit Umum (RSUD) Rantauprapat senilai Rp. 28 miliar lebih sesuai UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, LSM CIFOR juga mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi keputusan hakim PN Tipikor Medan lebih rendah memutuskan Paisal Purba dan Zefri Hamsyah divonis masing-masing 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, divonis masing-masing 1 tahun penjara denda Rp 50 juta. Sementara tuntutan jaksa, yang sebelumnya meminta kedua terdakwa dihukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan. Katanya.

(Ricky/tim)

Facebook Comments

Komentar

News Feed