Bandar Lampung – Usai menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menemukan tiga permasalahan tidak seimbang di ruang rapat komisi besar DPRD serempat, Selasa (25/5/2021) kemarin.
Wakil Ketua Pansus LKPj DPRD Lampung Apriliati mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan inspektorat, Dinas Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi atau permasalahan yang perlu diperbaiki.
Apriliati menjelaskan bahwa, banyak dampak rolling jabatan si pemegang amanah tidak nyambung dan tidak bisa menjalankannya, maka terimbas diantaranya terkait, refocusing anggaran OPD di tahun anggaran 2020 tidak seimbang atau jomplang, salah satu kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung tidak efektif dan adanya dampak negatif dari rolling jabatan yang dilakukan Gubernur Lampung beberapa waktu lalu.
Lalu terkait dengan rolling jabatan tentu membuat beberapa dampak negatif dalam bekerja, misalnya pada saat pemaparan LKPj tadi ada yang tidak menguasai materi bahkan ketika ditanya oleh anggota pansus bingung tidak mengerti karena dia baru di jabatannya (tidak nyambung).
“Guna mencegah ketidaknyambungan itu anggota pansus mengundang TPAD (tapi tidak pernah hadir termasuk Sekda dan Bakuda). Lalu kepala OPD juga sudah kami himbau bahwa didalam rapat LKPj diusahakan tidak berwakil supaya nyambung ketika rapat pemaparan kinerja,” tegasnya
About The Author
