MEDAN – newskabarindonesia.com: Budi Yanto SH., Ketua LSM Penjara PN kota medan harapkan buruh tenaga kerja bongkar muat (TKBM) pelabuhan belawan segera beralih ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk menyelaras visi rencana kerja baik di Regional maupun disubholding.
Dikatakan Budi Yanto SH., Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau kinerja aparatur negara (LSM-Penjara Kota) PN kota medan saat ditemui awak media, setalah merger ini, Pelindo menjadi sebuah BUMN yang berpeluang untuk terus tumbuh dan berkembang dengan memiliki skala dan memiliki teknologi yang sepadan serta memiliki SDM sudah terlatih.
Menurut pandangan saya, sekitar 284 miliyar rupiah uang beredar di pelabuhan ditahun 2021, jika tidak ada kontribusi buat negara lebih baik tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Pelabuhan belawan dialihkan ke Pelindo.
Disamping masih kata budi, Pelindo harus bisa memuaskan Pemerintah dan Pelindo harus bisa memuaskan kalangan bisnis. Cara memuaskan pemerintah antaralain bisa dengan prestasi dan untuk memuaskan kalangan bisnis dengan cara efesiensi dan biaya yang murah.
“Saat inilah menjadi kesempatan emas untuk Pelindo dalam menata diri sebaik baiknya,” kata Budi Yanto SH., pada awak media
Bukan tanpa alasan Budi menjelaskan kembali, pada laporan pertanggung jawaban (LPJ) Badan pengurus Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tahun 2021 sebesar 284 Milyar Rupiah Lebih, tetapi jika tidak ada kontribusi nya buat negara lebih baik di bubarkan saja,” jika tidak ada kontribusi buat negara lebih baik Koprasi TKBM di bubarkan saja,” ucap Budi.
Budi menambahkan, banyaknya uang yang beredar di pelabuhan Belawan seharusnya sebagian masuk ke kas Negara, alih-alih masuk ke Negara, kesejahteraan buruh aja belum di perhatikan,” ucap Budi menambahkan.
Koprasi TKBM upaya karya yang selalu berlindung di SKB 2 Dirjen 1 Deputi ini diduga malah sibuk memperkaya Pengurus nya sendiri tanpa memperdulikan nasib para buruh secara keseluruhan, alasaanya Masi banyak buruh Yang belum dapat perumahaan walaupun program tersebut sudah puluhan tahun berjalan.
Budi juga menilai besarnya peredaran uang di pelabuhan Belawan seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat belawan terutama kaum buruh, tetapi pada kenyataannya Belawan Masi terdaftar salah satu kecamatan tertinggal dan termiskin di kota Medan. Terangnya
“Saat inilah menjadi kesempatan emas untuk Pelindo dalam menata diri sebaik baiknya,” kata Budi Yanto SH., pada awak media. Kamis (30/6/2022).
Selain itu, M Fadli selaku ketua Permabem (Persaudaraan Masyarakat Belawan Maju) minta Otoritas Pelabuhan turun Tangan terkait Kisruh Dugaan Monopoli yang Dilakukan Koprasi Upaya Karya TKBM.
Masih Fadli, jika sebaiknya kisruh yang terjadi di Belawan harus cepat diselesaikan otoritas pelabuhan agar kondusifitas di pelabuhan tetap terjaga,” kami minta otoritas pelabuhan turun tangan terkait dugaan Monopoli pekerjaan di pelabuhan Belawan”, ucapnya.
Tokoh muda Medan Utara ini juga sesalkan otoritas pelabuhan yang hanya menerapkan SKB 2 DIRJEN 1 DEPUTI, padahal Peraturan Mentri (PM) 59 sudah terbit dan dalam aturan tertuang siapa saja yang bisa bekerja di sana (Pelabuhan Belawan).
Untuk itu, Fadli menghimbau otoritas pelabuhan Belawan hanya memberlakukan SKB 2 DIRJEN 1 DEPUTI di Pelabuhan, maka kami minta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia evaluasi kepala otoritas pelabuhan Belawan.
Menurut Fadli, polimik terjadi di pelabuhan Belawan disebabkan Otoritas Pelabuhan belawan terkesan melakukan pembiaran adanya dugaan monopoli yang terjadi di pelabuhan.
“Jika semua pekerjaan di pelabuhan Belawan itu harus melalui satu pintu yaitu di Koprasi Upaya Karya TKBM, ” semua kerjaan di pelabuhan Belawan lebih baik dialihkan ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)”, Ungkap M Fadli Ketua Fermabem sekaligus tokoh pemuda di Medan Utara
(Rikcy)
