Home / Apakabar INDONESIA

Rabu, 19 Desember 2018 - 20:10 WIB

Perangi Mafia Tanah Dan Premanisme, Polres Metro Jakbar Terima Penghargaan Dari Kepala BPN Prov DKI Jakarta

Jakarta, newskabarindonesia.com : Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, SIK, MH, bersama jajarannya menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif dari berbagai bentuk kejahatan serta premanisme.

sebagai wujud keseriusannya apresiasi dan penghargaan diterimanya dari berbagai elemen atas keberhasilannya dalam mengungkap kasus – kasus menonjol maupun ungkap kasus besar lainnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat.

Kali ini kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, SIK, MH, Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Hanny Hidayat, SIK, MH, Kasat Reskrim Polres Metro jakbar AKBP Edy Suranta Sitepu, SIK, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakbar Kompol Agung Wibowo, SH, bersama 45 anggota Reskrim menerima penghargaan dari kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI jakarta di Grand Ballroom Hotel Mega Anggrek, Tanjung Duren Jakarta Barat, Rabu (19/12/2018).

Penghargaan tersebut atas bentuk prestasinya dalam memerangi kasus pertanahan/mafia tanah dan premanisme, diketahui beberapa waktu lalu preman legendaris Hercules yang sudah terkenal dengan berbagai aksi kejahatan kriminal bersama kelompoknya berhasil di tangkap atas penyerangan dan penguasaan lahan terhadap sejumlah karyawan PT Nila di Kalideres, Jakarta Barat,

Pemberian penghargaan tersebut turut disaksikan oleh Walikotamadya Jakarta Barat yang diwakili oleh Wakil Walikota H. Muhammad Zein SH MSi 2. Kepala BPN Provinsi Dki Jakarta Jaya, SH, MH, Kepala BPN Jakarta Barat Ir. Nandar Agus Taruna, Kapolsek Palmerah Restro Jakbar Ade Rosa, SH, para Camat jajaran Walikota Jakarta Barat, para Lurah jajaran Kota Jakarta Barat.

Baca Juga  Nanang Ermanto Pantau Progres Program Bedah Rumah

Kepala BPN Provinsi DKI Jakarta Jaya SH M, mengatakan, dalam pengungkapan kasus mafia tanah sebagai efek jera, kami (BPN) merasa senang kepada Polres Jakarta Barat yang bisa membongkar praktek mafia tanah.

Yang paling penting adalah kenapa masalah tanah terus terjadi dan berkembang, banyak modus – modus, menggadaikan surat – surat tanah, peradilan gugatan kenapa terjadi pra dan pasca, pengecekan sertifikat.

Dengan tertangkapnya mafia sehingga bisa membuat efek jera, dalam tahun 2019 dari BPN ada sensus tanah harus terdaftar di seluruh DKI Jakarta.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Polri yang turut bersama kami menggemakan perang dengan mafia tanah. Dan ini sudah dibuktikan dengan terungkapnya beberapa kasus. Insya Alla setelah ini mafia tanah tidak akan lagi sebebas dulu” Tutur Jaya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, SIK, MH, menjelaskan, dirinya bersama jajaran selalu menciptakan situasi wilayahnya yang aman dan kondusif dari berbagai bentuk kejahatan, sebagai wujud keseriusannya dalam mengungkap kasus-kasus menonjol maupun ungkap kasus besar lainnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat.

Baca Juga  Daftar Ke KPU, Hipni - Melin Siap Bertarung di Pilkada Bupati Lampuung Selatan

“Polres Jakarta Barat mendukung dengan penegakan hukum dalam mafia tanah, termasuk premanisme yang menguasai tanpa haknya tetap akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” Jelas Kombes Hengki.

Sementara, Wakil Walikota Jakarta Barat H M. zein mengucapkan, Pemerintah Kota Jakarta Barat turut berbangga dan bahagia atas pemberian penghargaan dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Barat. Permasalahan tanah di Jakarta Barat memang sangat pelik.

Terima kasih kepada Kapolres Jakarta Barat dalam memberantas mafia tanah, membantu tanah warga. Sinergitas dengan pemerintah Kota dengan jajaran BPN agar segera diselesaikan tentang kasus tanah agar bisa mencapai target, proses pendataan agar lebih baik, 70 ribu bidang mudah mudahan bisa diselesaikan.

“Sebagai catatan, wilayah Jakarta Barat sering kali ditemui kasus pemalsuan dokumen seperti girik yang diindikasi oleh mafia tanah. Aksi kejahatan ini salah satu penyebab munculnya konflik dan sengketa pertanahan.” Katanya.(DDR/NVD/RED)

Share :

Baca Juga

Apakabar INDONESIA

KNTI Sumut Hadiri Kunjungan Kerja KKP Plt. Dirjen Perikanan Tangkap dan DPR RI 

Apakabar INDONESIA

Kemacetan Rutin di Gerbang Pelabuhan Internasional BNCT Tanpa Solusi

Apakabar INDONESIA

Pegawai BUMN Tak Berakhlak, Rizki Affandi Sebagai Corporate Secretary BNCT Pelindo (Persero) Blokir WA Wartawan

Apakabar INDONESIA

Pelayanan Bongkar Muat BNCT Pelindo Tak Optimal Terlantarkan Seorang Supir

Apakabar INDONESIA

Begini Cara DPRD Lampung Stabilkan Harga Singkong

Apakabar INDONESIA

Pelindo Group & FKS Group Sinergi Kembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Apakabar INDONESIA

Kapal Amerigo Vespucci Italia Perdana Sandar di Indonesia Pelabuhan Belawan

Apakabar INDONESIA

Sambut Hari Maritim Nasional, SPMT Grup Perkuat Ekosistem Pesisir Kalteng Tanam 30.000 Bibit Mangrove