Home / Apakabar INDONESIA

Senin, 11 Februari 2019 - 21:19 WIB

BPH Migas Gelar Sosialisasi Sub Penyalur

Bula, SBT, newskabarindonesia.com : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) gelar Sosialisasi Implementasi Sub penyalur di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dilaksanakan pada, Senin (11/02/2019) di Gedung Serbaguna pemda setempat.

Anggota DPR RI dari Komisi VII, mercy Barends saat ditemui awak media pasca sosialisasi tersebut menjelaskan, untuk mengimplementasikan satu harga BBM dikalangan masyarakat merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo.

Namun dalam kebijakan tersebut membutuhkan kerja sama semua pihak untuk merealisasikan semua itu. Pemerintah sebagai regulator bisa menyiapkan semua perangkat regulasi agar sup penyaluran BBM satu harga ini bisa terwujud.

“Implementasi BBM satu harga ini kan kebijakan pemerintah Pak Jokowi tetap ini memang butuh kerja sama semua pihak,” kata Barends.

Baca Juga  Panglima TNI : Dedikasi dan Semangat Juang Prajurit Luar Biasa Dalam Mengatasi Karhutla Pulau Rapat

Dirinya mengatakan, selama ini masyarakat sulit mendapatkan BBM, padahal pihak Pertamina selalu mensuplai bahkan tidak terjadi kekurangan alias defisit.

“Ini yang mestinya harus ditelusuri, apakah ada mafia yang bermain dengan melakukan tindakan penimbunan minyak,” ujar Barends.

Untuk mengantisipasi hal ini, pihak ketiga (pengusaha) baik dalam bentuk Perusahaan Daerah (Perusda) maupun Badan usaha milik Desa (BumDesa) dapat melakukan penyertaan modal desa sehingga ikut menjawab BBM satu harga.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah menyiapkan aturan tentang tarif harga Transportir sesuai jarak. Jika ditopang dengan biaya transportasi ke Kecamatan dan Desa maka para pengusaha tidak muda bermain harga dengan seenaknya.

“Selama ini memang kesulitan untuk mendapatkan akses BBM harus kerjasama, apakah pihak ketiga, apakah dengan koperasi, Bumdes dengan penyertaan modal desa misalnya. Nah itu dilakukan sehingga BBM satu harga ini dia bisa berjalan,” akuinya.

Baca Juga  Komisi V DPRD Lampung Sosialisasi Perundang-Undangan Di Balai Desa Gunung Agung

Lanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat subsidi silang sehingga ikut membantu penyaluran BBM hingga ke daerah-daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh Pertamina, terutama seperti di Kabupaten SBT yang berbasis Kepulauan, dengan solusi seperti ini justru ikut menambah pendapatan Daerah dari pembelian bahan bakar.

“Bisa subsidi silang itu loh, jadi harganya tetap sama sampai di daerah-daerah yang sudah sangat terpencil yang Pertamina sudah tidak mungkin lagi jangkau. APBD kan tidak dirugikan karena ini ada pendapatan asli daerah,” ucapnya.(IM/Red).

Share :

Baca Juga

Apakabar INDONESIA

Rutan Labuhan Deli Gelar Kompetisi Karutan CUP Bangkitkan Semangat Kebugaran

Apakabar INDONESIA

Kepala Pengamanan Rutan Kelas I Labuhan Deli Geledah Kamar Hunian

Apakabar INDONESIA

KSOP Utama Belawan Tebar Berkah Idul Adha 1446 H

Apakabar INDONESIA

Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Eric Thohir Layak Evaluasi Kinerja Direksi Pelindo Belawan

Apakabar INDONESIA

KNTI Sumut Hadiri Kunjungan Kerja KKP Plt. Dirjen Perikanan Tangkap dan DPR RI 

Apakabar INDONESIA

Kemacetan Rutin di Gerbang Pelabuhan Internasional BNCT Tanpa Solusi

Apakabar INDONESIA

Pegawai BUMN Tak Berakhlak, Rizki Affandi Sebagai Corporate Secretary BNCT Pelindo (Persero) Blokir WA Wartawan

Apakabar INDONESIA

Pelayanan Bongkar Muat BNCT Pelindo Tak Optimal Terlantarkan Seorang Supir