Bula, SBT, newskabarindonesia.com : Dinas Komonikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten
Seram Bagian Timur (SBT), menggelar sosialisasi kepada Pejabat
Penglola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di lingkungan
Pemkab SBT, di Aula Kandepag Kabupaten SBT, Rabu (19/12/2018).
Sosialisasi tersebut dihadir Sekertaris Daerah Kabupaten SBT Syarif Makmur,
Plt Dinas Kominfo SBT dan jajaranya, Anggota Komisi Informasi Pusat
Provinsi Maluku Nurul Hidayah, yang juga sebagai narasumber pada kegiatan
tersebut serta seluruh pejabat PPID di lingkup Kabupaten SBT.
Dalam Laporan Panitia yang di bacakan Umar Marwapey, Kepala Bidang Layanan
Komonikasi dan Informasi Publik pada Dinas Kominfo SBT, Umar Marwapey
mengatakan, dasar kegiatan pelaksanaan kegiatan ini ialah Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Adapun tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan
pemahaman kepada para PPID tentang jenis-jenis informasi yang harus di
publikasikan kepada masyarakat serta memberikan sosialisasi terkait
peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2013 tentang pedoman informasi dan
dokumentasi,” ungkap Marwapey dalam laporanya.
Lebih lanjut Marwapey juga menjelaskan kegiatan tersebut guna mewujudkan
tata kelola pemerintah yang terbuka, transparant dan accountable di
seluruh masyarakat Kabupaten SBT.
Di tempat yang sama Sekertaris daerah kabupaten SBT, Syarief Makmur
yang mewakili Bupati mengatakan, dengan disahkan Undang-undang Nomor 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pemerintah Kabupaten SBT
telah berkomitmen untuk mendukung terciptanya iklim keterbukaan
informasi publik.
“PPID adalah ujung tombak keterbukaan informasi sebuah badan publik
karena PPID adalah gerbang utama tempat masyarakat bertanya dan
mendapatkan prlayanan tentang informasi,” ungkapnya.
Diharapkanya, Pembentukan PPID menjadi beban bagi Organisasi Perangkat
Daerah dan melalui PPID inipun OPD bisa berlomba-lomba memberikan
informasi kepada masyarakat, menginformasikan target kinerja dan capaian
dari Pemerintah Daerah.
“Dengan Pemerintahan yang terbuka maka akan mendorong partisipasi
dan respect dari masyarakat terhadap apapun kebijakan program dan kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah,” harap Sekda.
Kegiatan yang berlangsung selama 1 hari dihadiri sebanyak 170 peserta
yang terdiri dari Perwakilan OPD yakni Dinas, Badan, dan Bagian, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perwakilan lembaga pendidikan SMA, SMP dan SD.(IM/Red).
