oleh

Anggota DPRD Fraksi Gerindra : Pemko Medan Dan Masyarakat Harus Berkolaborasi Atasi Sampah

Medan – newskabarindonesia.com: Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan (Surianto, SH) mengajak masyarakat di Kecamatan Medan Utara (Medan Marelan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Belawan) untuk lebih proaktif guna menyikapi sampah disekitarnya.

Hal itu ia sampaikan ketika menggelar sosialisasi Perda Kota Medan nomor 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan, yang berlangsung di Jalan Marelan 6, Lingkungan 25, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Senin (21/3/2022).

Banyak yang bisa dihasilkan dari limbah sampah dan sampah tersebut dapat bernilai ekonomis apabila dikelola dengan baik. Dengan kerajinan tangan bahkan pupuk. Sebab itu, Penting dalam pemahaman kita dalam mengolahnya.

“Surianto SH, anggota DPRD Kota Medan berharap dari Hasilnya, bisa mendatangkan pundi-pundi untuk kita,” ucapnya kepada para konstituennya.

Salah satu anggota DPRD Kota Medan yang akrab disapa Butong ini menyebutkan, Perda Pengelolaan Persampahan telah disahkan yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi ini disampaikan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar menjaga pola hidup bersih.

Perda Pengeloaan Persampahan ini terdiri dari XVII BAB dan 37 Pasal. Sampah yang dimaksud dalam perda yaitu sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum,” ujarnya Surianto

Ketua Komisi II DPRD Medan ini juga menjelaskan, Perda mengatur tentang hak dan kewajiban. Setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan dan juga masyarakat berhak dapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pembuangan akhir sampah.

Untuk itu, kita berkewajiban mengurangi sampah, menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah,” terangnya.

“Dalam Pasal 32 mengatur larangan, setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di Kota Medan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin wali kota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Kemudian, dalam Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana Sedangkan untuk suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 juta,” tutupnya.

(Rikcy)

Facebook Comments

Komentar