oleh

LSM Penjara PN Minta Poldasu dan Kejatisu Usut Dugaan Praktek Paksa PBM Pake Tenaga Kerja TKBM, serta Dugaan Aliran Dana mengalir ke Pejabat OP Dan Jajaran Kemenhub di Belawan

MEDAN – newskabarindonesia.com: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Pembaharuan Nasional (PN) Kota Medan meminta kepada Kapolda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara usut dugaan Praktek Paksa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang memakai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koprasi Upaya Karya di pelabuhan Belawan.

Hal tersebut di katakan Budi Yanto, SH kepada wartawan, Senin, (20/6) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan jalan Abdullah Lubis Medan.

Budi meminta kepada Kapoldasu dan Kejatisu segera turun tangan untuk mengusut tuntas praktek ilegal yang terjadi di pelabuhan Belawan Yang sudah puluhan tahun tersebut.

Menurut Budi, Praktek paksa yang dilakukan Koprasi TKBM Upaya Karya kepada PBM itu ilegal dan tentu saja menambah kos PBM itu sendiri karena diduga kuat harus setor ke koprasi TKBM Upaya Karya. Budi juga menilai praktek seperti ini pastinya sudah diketahui oleh Otoritas Pelabuhan Belawan serta kementerian perhubungan di wilayah Sumatera Utara.

Untuk itu, Kapoldasu dan Kejatisu harus bertindak cepat dan tangkap orang-orang yang terlibat dalam praktek ilegal tersebut,” Kapoldasu dan Kejatisu harus gerak cepat dan tangkap Orang-orang yang terlibat dalam praktek ilegal itu”, ucap Budi yang di dampingi Oskar sekertaris DPC LSM Penjara PN kota Medan.

Selanjutnya, Budi menilai jika dugaan Praktek Paksa yang terjadi di pelabuhan Belawan yang dilakukan TKBM Koprasi Upaya Karya kepada PBM Yang bekerja di pelabuhan Belawan menunjukkan jika adanya dugaan aliran dana yang mengalir ke Pejabat Otoritas Pelabuhan Belawan dan kementerian perhubungan wilayah Sumatera Utara sangat kuat.

Pasalnya, praktek-praktek tersebut Masi saja terjadi hingga sekarang dengan dalil aturan SKB 2 Dirjen 1 Deputi walaupun aturan tersebut telah digugur dengan terbitnya Peraturan Mentri (PM) no 59 tahun 2021.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, jika praktek-praktek dugaan Monopoli ini Masi berlanjut maka akan berdampak dengan tingginya biaya bongkar di pelabuhan Belawan sehingga dengan otomatis menaikan harga barang di pasaran di masyarakat.,” Jika harga bongkar di pelabuhan Belawan Tinggi Maka harga pasaran di masyarakat akan naik”, ucap Budi menghakiri wawancara nya.

(Rikcy)

Facebook Comments

Komentar