Labuhanbatu-newskabarindonesia.com : Pemerintah kabupaten labuhanbatu Buka rapat pembahasan naskah dipimpin sekdakab kabupaten labuhanbatu,dengan Sehubungan telah diterbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 2002 pada tanggal 5 Januari 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mencabut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan distribusi daerah, yang mana dalam undang-undang nomor satu tahun 2022 tersebut, daerah diberikan waktu selama 2 tahun setelah undang-undang tersebut dikeluarkan untuk membuat peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembahasan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan distribusi daerah diruang Data dan Karya kantor bupati labuhanbatu induk Rantauprapat Senin (31/10/2022)
Sekdakab Labuhanbatu Ir.Muhammad Yusuf Siagian, M.M.A, menyampaikan Pada pertemuan kali ini kita butuh kajian akademis dan kita memiliki narasumber, Perda ini diharapkan bisa kita selesaikan di bulan Juni sesuai dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022.
Tampak Hadir mengikuti rangkaian acara, Asisten Administrasi Umum Sekdakab Labuhanbatu Zaid Harahap,S.Sos,MM, para perwakilan OPD terkait restribusi dan pajak.
rapat pembahasan Diisi dengan pemaparan oleh Narasumber Agus Suriyadi, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Stdudy Kesejahteraan Sosial FISIP Fakultas Universitas Sumatera Utara, dan Dosen FISIP USU Dr. Drs, Viktor Lumbanraja M.A.P, M.S.P terkait persiapan implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 di Kabupaten Labuhanbatu. (A.lubis)
About The Author
