SBB,Maluku,NewsKabarIndonesia,Com : Mewakili para raja Taniwel, Taniwel Timur dan Seram Barat mendatangi kantor DPRD SBB untuk melakukan aksi demo mendesak wakil rakyat tersebut segera mengesahkan 3 ranperda terkait Perda Negeri,Penetapan Negeri dan Perda Saniri
seperti yang dijanjikan Ketua DPRD SBB Julianus M Rutasouw beberapa waktu lalu.
Dalam aksi tersebut mereka muding bahwa janji yang disampaikan Ketua DPRD SBB adalah bohong.
Selain itu perwakilan para raja juga menuntut DPRD Seram Bagian Barat untuk segera melantik raja definitif diBumi Saka Mese Nusa.
Tak berselang lama para pendemo diterima untuk melakukan audens bersama anggota DPRD untuk menjawab aspirasi para pendemo dengan menuntut serta mendesak DPRD SBB untuk secepatnya mengesahkan 3 buah ranperda menjadi perda yang menjadi inisiatif DPRD SBB
Dalam Audens bersama para raja raja,Para anggota DPRD saling memberikan argument untuk memperjelas soal perjalanan 3 buah ranperda menjadi perda yang sampai saat ini belum juga di paripurnakan.
Bahkan anggota DPRD pun berkeinginan agar secaepatnya perda ini diparipurnakan dan disahkan agar terlepas dari tanggung jawab yang selama ini menjadi keinginan masyarakat negeri diBumi Saka Mese Nusa.
Dan DPRD meminta agar pemkab SBB memfasilitasi Tiga Batang Air untuk indentifikasi mana Desa dan mana Negeri karena yang dapat menentukan mana Desa dan mana Negeri adalah Tiga Batang Air dan DPRD sudah melayangkan surat Kepada Pemkab SBB pada Tanggal 21 September 2018 lalu.
Ketua DPRD SBB Julianus M. Rutasouw Kepada Para Raja Raja menjelaskan bahwa semua dapat kita lalui tetapi dalam perjalanannya ada kerikil kecil ada yang kemudian ada kelompok mendemo menolak dan ada kelompok yang mendemo untuk segera disahkan 3 buah ranperda meenjadi perda
Dan seterusnya ini menjadi pertimbangan badan terhormat ini bukan berarti bahwa kemudian perda itu sudah tidak lagi ditetapkan perda itu tetap di terapkan
” Apapun perda itu harus diterapkan dan ditetapkan tapi karena kondisi yang seperti saya gambarkan tadi maka paling tidak yah lembaga ini berupaya untuk bagaimana kemudian setelah perda itu ditetapkan dia tidak lagi kemudian menjadi sumbang perpecahan di Kabupaten SBB ” Ungkap Rutasouw . Rabu (19/12/2018).
Lanjut Rutasouw,bahwa setelah kita mengesahKan kita menetapan kelompok” menolak ada yang harus segera di sahkan karna itu mungkin yah kita kemudian melihat bahwa ada sebuah dinamika yg berkembang yang mesti dicermati oleh lembaga yg terhormat ini sehingga kemudian keputusan yg kita ambil untuk kemudian ditetapkan dalam perda itu benar benar dan tidak lagi menimbulkan gejolak baru di tengah tengah masyarakat kab.SBB
“Itu yg kemudian menjadi dasar pikir kita, DPRD tetap punya komitmen yang kuat untuk tetapkan perda itu ,kenapa karena memang itu menjadi hak inisiatif kami DPRD kalau kita tidak punya niat untuk mensahkan atau menetapkan perda” Cetusnya
Kemudian itu Rutasouw kepada para raja raja dan anggota DPRD SBB yang hadir dalam audens,menegaskan 3 ranperda akan ditetapkan menjadi perda melalui paripurna pada Januari 2019 masa sidang pertama
” Januari 2019 akan mengesahkan lewat paripurna 3 buah ranperda menjadi Perda soal hari dan tanggal tidak disebutkan oleh Rutasouw. (MFS/Red).
