MESUJI, newskabarindonesia.com : Sebagai pelaksana pengawasan bantuan monitoring Bantuan Sosial di Kabupaten Mesuji, Jajaran Polres Mesuji siap kawal agar tepat sasaran.
Kepada Awak Media Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo mengatakan, pertemuan ini membicarakan mengenai Bantuan pengamanan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan sosial.
” Kami sebagai Monitoring, kami sudah sangat siap Agar penyaluran bansos di Mesuji tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan MOU Polri dengan Kementerian Sosial Berdasarkan nota kesepahaman antara kementerian sosial RI dengan Polri NO: B/6/1/2019 TGL 11 Januari 2019 tentang bantuan hukum pada pelaksanaan penyaluran BANSOS. Bila mana nanti ada penyelewengan maka akan kami koordinasikan ke Dinas terkait untuk di tindak lanjuti,”Ungkap Edi, Kamis(31/01/19).
Hal itu juga di katakan Juga Kadis Sosial Suheimi kepada media Menindaklanjuti daripada MOU antara Kemensos dengan kapolri di jajaran sampai jajaran bawah kalau di provinsi itu Kapolda dan kepala dinas provinsi di Kabupaten Mesuji dan Kapolres.
“kemudian di bawah level kecamatan dan desa mereka koordinasi dengan Kapolsek dan jajarannya kemudian mereka pada prinsipnya hanya 2 tuk poksi yang menekankan pada hari ini adalah tentang penegakan hukum dan penindakan pelanggaran”ucap kadis
“tentunya selama ini kan dipandang gampang maka munculnya antara menteri sosial dengan Kapolri karena selama ini kan dipandang 3 tadi tidak belum tepat pertama tidak tepat waktu Bansos ini
Kadang-kadang direncanakan bulan Januari ternyata Januari belum terealisasi ini kan sudah jelas tidak Tepat sasaran. kemudian buat 14 jumlah Bansos diberikan oleh Kementerian Sosial cepat jumlahnya contoh Kube ini 20 juta ini harus mutlak kemudian contoh lagi beras Rastra 10 kg ini tetap 10 RPM tidak bisa dikurangi kemudian tepat sasaran yang jauh sekali dari harapan pemerintah baik Pusat atau daerah sasaran contoh yang harus diterima masyarakat betul-betul membutuhkan.
Sambung Kadis Sosial Shuami menjelaskan Setelah kita pelajari di lapangan kita tembus Angka 20% kemiskinan kita dari mana perbandingan kami dari 58% ke-20 dari data BPJS kita tembus angka Rp.66.000 sementara dari jumlah penduduk 200 jam itu sudah mencapai 26% kemudian data BPJS BPS mereka memberikan data umum tapi kalau data yang dari PPL 2 dari Kementerian Sosial ini adalah data kemiskina.
“PKH, Kube,BPJS Nasional (KIP dan KIS) Rastrsda dan Rastranas, sarana lingkungan, keserasian sosial kearipan lokal, dan komunitas masyarakat terpencil. kecil. Tutup Suhaimi.
(AAN. S/Red).
