BELAWAN – newskabarindonesia.com: Kepala Stasiun Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) Belawan (Andri Fahrulsyah SPi,MSi) tidak mampu menerapkan Kepmen No. 5 tahun 2015 tentang larangan kapal pukat trawl, pukat hariamu, pukat lingkung, pukat tarek dua, di Gabion Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara. Selasa (28/12/2021).
Dalam menjalankan program Kementerian Kelautan dan Perikanan, PSDKP Belawan layak mendukung untuk terwujud nya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dan pada hakikatnya, hak dalam memperoleh informasi adalah hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dikelola oleh negara agar dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
Hal tersebut menjadi tanggung jawab oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla dan Polair melakukan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan.
Kapal trawl, pukat tarek dua, pukat harimau yang beroperasi Marak didalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) kian hari kian meraja lela di Jalan Gabion Belawan, Medan – Sumatera Utara
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sayangnya, Kepala Stasiun PSDKP Belawan tersebut tidak mendukung adanya keterbukaan informasi yang merupakan sebagai sarana untuk mendorong Pemerintah agar lebih terbuka dalam menyampaikan informasi ke publik.
Maraknya kapal pukat trawl, pukat tarek dua, pukat harimau di Gabion belawan menjadi fakta lemah nya pengawasan PSDKP Belawan di lapangan.
Dengan adanya keterbukaan informasi publik, kontrol masyarakat terhadap pemerintah dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang trasnparan dan akuntabel sehingga dapat membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.
Menurut keterangan disampaikan Salami selaku Sekertaris Pimpinan Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PAC.PKB) mengatakan ia akan membentuk Garda PKB dalam menyusun bentuk program tani dan nelayan sekaligus Garda Bangsa di Kecamatan Medan Belawan.
Sebab, saat ini ia menilai, banyak isteri isteri para nelayan tradisional menjadi resah atas adanya aktivitas kapal pukat trawl berada di gabion belawan.
Dimana Pemerintah telah melarang tetapi kapal pukat trawl dan yang lainnya tersebut tapi masih tetap beraktivitas. ” Mungkin insyaallah dalam waktu dekat saya akan mem bentuk kelompok tani dan nelayan dengan wadah partai PKB agar bisa terealisasi sekaligus mendukung program program pemerintah,” ujarnya Salami Sekertaris PAC PKB Kecamatan Medan Belawan
Terpisah, Kepala Stasiun PSDKP Belawan (Andri Fahrulsyah SPi,MSi) belum berhasil ditemui media newskabarindonesia.com., dengan alasan belum masuk kerja,” ujarnya security piket pagi di Kantor PSDKP belawan.
(Rikcy)
About The Author
