Home / Bandar Lampung

Selasa, 19 April 2022 - 20:01 WIB

Gubernur Arinal Ajak BPKP Lampung Dukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia

BANDARLAMPUN — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ajak BPKP Lampung untuk mendukung upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri (P3DN) dalam rangka mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menerima audiensi dari Kepala Perwakilan BPKP Lampung, di Mahan AGung, Bandar Lampung, Selasa (19/4/2022).

Gubernur Arinal menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatan apabila ktia menggunakan produk dalam negeri, maka efisiensinya sekitar Rp40 triliun. Penggunaan produk dalam negeri ini yang bersifat rutinitas, seperti alat fasilitas di perkantoran mulai dari komputer, dan lainnya.

“Saya ingin kita bekerjasama dalam mendukung arahan Presiden untuk mengedepankan P3DN. Oleh karenanya, Saya meminta BPKP Lampung untuk masuk dan mengawal hal ini, pada waktu sebelum pengesahan APBD dilakukan pemeriksaan,” ujar Gubernur Arinal.

Baca Juga  Wagub Chusnunia Lepas Kontingen Pramuka Lampung

Menurut Arinal, pemeriksanaan bukan berarti pemeriksaan kasus, tapi pengendalian. “Jadi BPKP Lampung melaksanakan tugas pendampingan, pengawasan, dan pengendalian,” tambahnya.

Penggunakan produk dalam negeri ini, lanjut Arinal, juga sebagai upaya untuk membangkitkan sektor UMKM. “Saya ingin UMKM ini betul-betul kita kawal. Saya sangat menghargai UMKM yang produksi dan kualitasnya bagus, makanya saya akan membangun pusat UMKM di Lampung,” katanya.

Terkait UMKM ini, Gubernur Arinal menjelaskan bahwa perbankan banyak melakukan pembinaan terhadap UMKM. Untuk itu, BPKP juga diharapkan melakukan pengendalian disitu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Lampung Sumitro mengungkapkan bahwa BPKP Lampung siap mendukung Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri (P3DN).

Baca Juga  Arinal Hadiri Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Lampung

Sumitro melaporkan bahwa P3DN ini sudah diatur diantaranya di dalam PP 29 tahun 2018, dimana dinyatakan bahwa tingkat kompenan dalam negeri setiap PPJ itu harus 25% ada produksi dalam negeri. Kemudian, PP 7 Tahun 2021, diamanatkan agar didalam PPJ itu dapat mengikutsertakan UMKM 40% dari total pengadaan. Selanjutnya dalam Perpres 12 juga diatur mengutamakan koperasi, dan SE LKPP juga mengamanatkan setiap pengadaan dilingkungan kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota juga mengutamakan produksi dalam negeri.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis