Home / Bandar Lampung

Kamis, 12 Mei 2022 - 23:36 WIB

Sahlan Syukur Gelar Sosperda Rembuk Desa

Giat rutin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Sahlan Syukur menyapa dan bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung Selatan yang merupakan wilayah kerjanya, melalui agenda Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Mendapat apresiasi dan kebanggaan masyarakat Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang.

Kepala Desa Kemukus, Sumardi, mewakiki masyarakat setempat mengucapkan terimakasih atas sosialisasi yang digelar di desanya. Bahkan, secara tegas mengungkapkan bahwa Sahlan merupakan satu-satunya DPRD yang mau hadir berkunjung ke desanya.Sejauh ini baru Bapak yang mau ke sini, boro-boro dewan provinsi, kabupaten saja tidak ada yang pernah ke sini,” kata Sumardi, Rabu (11/05/2022).

Baca Juga  Pj Sekda Lampung Bahas Prolegnas 2025-2029 dengan Badan Legislasi DPR RI di Kantor Gubernur

Ia mengharapkan dengab kehadiran Sahlan Syukur didesa nya, bisa membawa manfaat bagi perkembangan pembangunan desa Kemukus.

“Ini momen langka, yang kita jumpai. Tentu, saya berharap kegiatan ini, bisa membawa manfaat nagi kita semua,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Sahlan Syukur mengatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung merupakan bagian penting yang wajib ada di masyarakat.Kalau ada masalah desa kita punya cara untuk menyelesaikannya sesuai dengan undang-undang. Minimal ya satu bulan sekali digelar,” kata Sahlan.

Baca Juga  Rakerda Ke VII, Karang Taruna Diminta Mampu Menjawab Permasalahan Masyarakat

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan, Nur Prima Qurbani, menjelaskan bahwa rembug desa diperbolehkan menggunakan anggaran desa.

“Perda ini bukan sekadar untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi. Jadi rembug desa bulanan itu untuk mencegah masalah yang belum terjadi. Misal, ada masalah kecil, itu kalau dibiarkan bisa menjadi besar dan berkepanjangan. Dan hal itu tak baik untuk kerukunan warga. Silahkan aparatur desa menganggarkan, hal itu benar lantaran dilindungi undang-undang,” tegasnya

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis