Home / Bandar Lampung

Selasa, 21 Juni 2022 - 23:35 WIB

Sahlan Syukur Sosperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

BANDAR LAMPUNG – Sosialisasi peraturan daerah (sosperda) digelar oleh Sahlan Syukur selaku anggota DPRD Provinsi Lampung. Kali ini kegiatan rutin wakil rakyat ini di gelar di Kampung Sidodadi 2, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa 21 Juni 2022.

Anggota komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini membawa Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Lampung sesuai dengan permintaan masyarakat. Acara menghadirkan dua narasumber yakni Eko Diah selaku sekretaris dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Lampung bersama Nur Prima Purbani selaku akademisi.

Acara menghadirkan gabungan kelompok tani yang berasal dari dua kampung untuk menerima pemaparan dari narasumber tentang pentingnya Perda yang telah disahkan antara DPRD Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung.

Baca Juga  Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Hadiri Pelepasan 1.549 Jamaah Haji di Gedung Masjid Al Furqon

Dalam sambutanya, Sahlan mengatakan, Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang harus di sosialisasikan agar masyarakat mengerti dan paham terkait aturan yang di berlakukan termasuk soal lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.

”Dengan adanya Perda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Lampung ini mengatur segala bentuk soal pangan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Eko Diah melanjutkan. Perda Nomor 17 Tahun 2013 ini diciptakan untuk melindungi para petani pangan beserta lahan garapan nya. ”Lahan pertanian tidak boleh di alih fungsikan menjadi lahan garapan lain, Perda ini juga mengatur terkait bantuan-bantuan dari pemerintah,” tambahnya.

Baca Juga  Dewan Minta Infrastruktur Lampura Jadi Prioritas, Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Dilain sisi, Nur Prima Purbani selaku narasumber juga menyampaikan bahwa di dalam peraturan daerah ini juga mengatur terkait sanksi yang bisa di terapkan kepada petani yang merubah fungsi lahan pertanian nya. “Sanksi bisa berupa denda hingga kurungan penjara” ujarnya.

Salah satu peserta dari gabungan kelompok tani mempertanyakan persoalan kurangnya kuota pupuk subsidi seperti urea dan NPK. Diketahui, dengan semakin padatnya pertumbuhan penduduk, lahan pertanian pangan semakin berkurang. Lahan pertanian banyak berubah fungsinya menjadi perumahan dan bangunan lainya

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis