Home / Bandar Lampung

Senin, 6 Maret 2023 - 19:03 WIB

DPRD Lampung Sikapi Kota Baru

Bandar Lampung – Pembangunan Kota Baru di Jati Agung Lampung Selatan di Provinsi Lampung mangkrak. Beberapa bangunan yang terlihat megah tak terawat. Seyogyanya pembangunan ini harus tetap dilanjutkan oleh Pemerintah yang sekarang menjabat,

Anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengungkapkan, pemerintah daerah harus belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden Jokowi, pasalnya, begitu peralihan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Jokowi ada beberapa proyek pembangunan yang sinyalir mangkrak pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan dilanjutkan di masa pemerintahan Jokowi.

“Kita ambil contoh tol Becakayu, pembangkit listrik yang sekian banyak, dan banyak lagi pembangunan jalan tol yang pembangunannya terhenti, akhirnya ketika masa pemerintahan Jokowi berjalan, itu semua dapat diselesaikan. Karena mereka melakukan audit, mencari kenapa pembangunan ini dapat terhenti, setelah ditemukan penyebabnya berdasarkan analisis audit, kalau masih bisa dilanjutkan maka dilanjutkan, kalau tidak maka dibuatkan berita acara dengan alasan yang konkrit, semua itu tergantung kepada keputusan pemerintahan,” kata dia.

Baca Juga  Walikota Eva Dwiana Hadiri Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung

Politisi PDIP Lampung ini mengatakan, sebagai contoh Tol Becakayu dulu terbengkalai cukup lama, karena memang pengerjaannya hanya berdasarkan kemauan saja, mau atau tidak pemerintahan di saat itu, dan di masa pemerintahan Jokowi itu semua dapat diselesaikan, dan menjadi solusi pengurai kemacetan .

“Di daerah, siapapun pemimpinnya harus melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Apalagi kalau sudah ada peraturan daerahnya, harus dilanjutkan tidak boleh diberhentikan. Kalau diberhentikan harus diaudit dengan alasan yang jelas,” jelasnya.

Baca Juga  Kostiana Ajak Masyarakat Rawat Ideologi Pancasila

Sebenarnya kata Watoni, filosofi pembangunan Kota Baru yaitu sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan di Bandar Lampung, sekitar ,6-7 ribu pegawai negeri sipil akan berpindah tugasnya ke Kota Baru, kemudian bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa tumbuh.

“Maka dari itu peraturan daerah tentang pembangunan Kota Baru ini kenapa dulu bisa disahkan! Karena memang pembangunan Kota Baru membawa manfaat yang cukup besar, terutama dari segi perekonomian,” tutupnya.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis