Home / Bandar Lampung

Selasa, 14 Februari 2023 - 23:17 WIB

Fraksi PKS Minta Pajak Retribusi Tidak Berdampak Negatif

Bandarlampung – Pada agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda Prakarsa Pemerintah Daerah Selasa (14/2/2023), khususnya yang terkait dengan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi PKS DPRD Lampung melalui juru bicaranya Zunianto meminta agar pengenaan pajak/retribusi daerah tidak berdampak negatif bagi perekonomi daerah, khususnya pada sisi mikro.

Sebab, menurut Zunianto, suka maupun tidak suka, semakin bervariasi jenis pajak/retribusi yang dikenakan kepada masyarakat dan semakin tinggi nominal yang dikeluarkan masyarakat, langsung atau tidak langsung berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat.

Baca Juga  Pj.Gubernur Samsudin dan Maidawati Retnoningsih Hadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H

“Padahal pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat,” kata Zunianto.

Wakil Ketua Fraksi PKS inipun menambahkan, bahwa terkait kewajiban masyarakat membayar berbagai macam pajak, penting pula sebagai pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, Pemda dan DPRD memperhatikan berbagai suara-suara masyarakat yang diekspresikan melalui pertanyaan-pertanyaan, baik saat reses atau curahan hati warung kopi dan media sosial.

“Ada yang mempertanyakan dengan bahasa: dimana uang pajak kami, sedangkan jalan masih rusak dan berlubang?. Begitu sering kita dengar dimasyarakat”, tambah Zunianto.

“Atau adapula masyarakat yang mempertanyakan, kami sudah bayar kewajiban pajak, tapi makin berkurang rasa aman kami. Begitulah ekspresi masyarakat kita,” ungkap Ketua PKS Pringsewu.

Baca Juga  DPRD Lampung Mengaku Siap Maksimalkan Pantau Kinerja Pemprov

Diapun menjelaskan bahwa semua pihak memaklumi, pada satu sisi jika pembiayaan dan penganggaran bagi roda pembangunan daerah, porsi terbesarnya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Namun pada sisi yang lain, bahwa pajak pada hakikatnya adalah pungutan yang menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan oleh pemerintah daerah.

Sementara kini, masyarakat sedang menata kehidupan ekonomi selepas pandemi covid, mulai mereda, baik pada skala nasional maupun daerah (Provinsi Lampung).

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis