Home / Bandar Lampung

Rabu, 31 Januari 2024 - 22:40 WIB

Sekretaris DPC AWPI Bandarlampung Minta APH Kaji Anggaran Anggota KPPS

Newskabarindonesia.com-BANDARLAMPUNG – Menyikapi ramainya pemberitaan terkait dugaan pemotongan insentif/honor anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di Kota Bandarlampung hingga menuai polemik simpang siur dikalangan masyarakat, membuat Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Bandarlampung angkat bicara.

DPC AWPI meminta pihak KPU Bandarlampung agar membuka semua rincian anggaran yang sebenarnya guna menjaga kondusifitas dan tidak menuai kecurigaan negatif di kalangan masyarakat.

Bahkan pihaknya mengharapkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dapat turut melakukan pemantauan atas dugaan penyimpangan penyaluan anggaran yang dimaksud.

Sekretaris DPC AWPI Kota Bandarlampung, Sofyan, Rabu (31/01/2024) mengatakan, jika persoalan honor anggaran di KPU lebih baik terbuka agar tidak menimbulkan satwa sangka karena merupakan anggaran negara yang layak diketahui publik.

Baca Juga  Ditreskrimum Polda Lampung Bongakar Kasus Prostitusi, 6 Orang Anak Di Bawah Umur Di Amankan

“Saya meminta ketua KPU Bandarlampung agar membuka rincian yang sebenarnya dari dana transport meliputi dana konsumsi hingga dana untuk di TPS, jangan cuma bicara honor 50ribu saja, buka dong rinciannya agar semua masyarakat paham mengenai berapa besaran anggaran untuk anggota KPPS hingga nanti di TPS,” kata Sofyan Sekretaris DPC,AWPI Bandarlampung

Ia juga menambahkan, dari informasi pihak Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) KPU Lampung, Ali Sidik, untuk dana harian KPPS Rp.95 Ribu sedangkan KPU Bandarlampung mengutarakan hanya Rp.90Ribu.

Baca Juga  Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana melepas jamaah umroh

“Herannya kenapa dari hal kecil saja, anggaran yang diutarakan KPU lampung untuk dana harian KPPS Rp.95 Ribu khusus Bandarlampung, hal itu kan sangat beda dengan KPU Bandarlampung yang mengatakan Rp.90 Ribu,” kata Sofyan seraya mempertanyakan apakah ada miss komunikasi

Ia juga berharap agar Aparat Penegak Hukum (APH) bisa bekerja guna menindak lanjuti hebohnya mengenai penyaluran anggaran untuk anggota KPPS.

“Saya meminta APH baik Kepolisan maupun Kejaksaan Negeri bandarlampung agar mulai bekerja, jangan hanya menunggu laporan saja, ini menyangkut uang masyarakat,” ujar Sofyan seakan meminta keadilan tegak lurus.(Tim)

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis