Home / Bandar Lampung

Rabu, 10 Januari 2024 - 22:24 WIB

Ketut Erawan Janji Selesai Masalah Lahan Register

Bandarlampung–Ratusan petani dari Lampung Timur dan Kotabaru Lampung Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung, Rabu (10-1-2023).

Mereka membawa sejumlah tuntutan. Pertama, negara harus segera mewujudkan reformasi agraria, kedua meminta Pemprov Lampung untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Lampung, khususnya di Lampung Selatan dan Lampung Timur.

Ketiga, menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat. Keempat, menghentikan intimidasi kepada rakyat yang berhadapan dengan konflik agraria.

Dan kelima, mengusut tuntas persoalan mafia tanah di Lampung.

Salah satu orator mengatakan, konflik agraria membuat aktivitas tanam pertanian terhambat hingga terhenti.

“Itu berdampak pada pendapatan kami, karena terancam hilangnya mata pencaharian para petani. Padahal pejabat bisa makan pun dari hasil kami,” kata orator saat berorasi tepat di depan gerbang Pemrov.

Baca Juga  Jalin Silaturahmi, PIPAS Lapas Narkotika dan Kemenkumham Lampung Gelar Pertemuan dan Senam Bersama

Beberapa waktu berselang, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghampiri dan mendengarkan aspirasi aksi massa. Meskipun dibalik batasan kawat berduri.

Selain itu, Komisi I juga menjanjikan akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan para petani.

Ketua Komisi I DPRD Lampung, Budiman AS mengatakan demonstrasi ini adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya yang duduk di legislatif.“Kami akan menyelesaikan persoalan ini dan akan memanggil pihak-pihak terkait, baik mafia tanah yang dimaksud dan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujarnya didepan massa aksi.

Anggota Komisi I Ketut Erawan dalam kesempatan itu turut menambahkan, permasalahan register di Lampung masih banyak yang perlu diselesaikan.

“Permasalahan register ini seperti terjadi di Tulangbawang, Mesuji, Waykanan, dan Lampung Selatan. Persoalan ini akan kita selesaikan,” kata dia.Komisi I DPRD Lampung, kata dia, telah merancang persoalan pertanahan sejak lima tahun lalu.

Baca Juga  Reses Sejumlah Dewan Dapil 1,Terima keluhan Soal Vaksinasi

Dia lantas menyinggung prioritas Komisi I, yaitu tentang kehutanan, agraria, keamanan dan politik.

Bahkan, kata dia, Komisi I telah berkali-kali menghadap Menteri Kehutanan dan DPR RI untuk membicarakan persoalan pertanahan yang ada di Lampung.

“Aspirasi para petani hari ini akan kita sampaikan juga ke pusat. Tapi yang jelas, DPRD Lampung selalu konsisten dengan masyarakat,” imbuhnya seperti dilansir harianmomentum.

Dia meminta para petani untuk bersabar dan mewanti-wanti agar jangan sampai gerakan para petani ini digunakan untuk kepentingan politik. (*)

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis