Home / Bandar Lampung

Kamis, 17 April 2025 - 13:10 WIB

Dewan Dukung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Awal Tahun; Dorong Transparansi dan Peningkatan Infrastruktur

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang secara resmi mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Mei sampai Juli tahun ini. Program ini memungkinkan masyarakat hanya membayar pajak untuk tahun berjalan tanpa dikenakan denda atas tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, kebijakan ini sangat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah dari sektor PKB,” ujar Munir, Kamis (17/4).

Ia juga menekankan agar penerimaan dari sektor ini digunakan sepenuhnya untuk pembenahan dan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, demi meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Munir menegaskan transparansi dalam pengelolaan dana PKB. “Pemerintah Provinsi bersama 15 kabupaten/kota perlu mengumumkan secara terbuka setiap tahun berapa total pendapatan dari PKB dan digunakan untuk membangun jalan mana saja, serta dengan nilai berapa. Dengan begitu, masyarakat akan semakin sadar dan taat dalam membayar pajak,” tambahnya.

Baca Juga  Pj. Gubernur Samsudin Tanam Cabai di Lampung Timur, Fokus Kendalikan Inflasi Pangan

Terkait kebijakan opsen pajak yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Munir menjelaskan bahwa saat ini pembagian dana dari PKB tidak lagi melalui dana bagi hasil (DBH), tetapi dilakukan secara realtime dengan sistem split payment. Artinya, sebelum tutup buku setiap hari, dana langsung ditransfer ke masing-masing kabupaten/kota berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan.

“Dengan mekanisme baru ini, PAD kabupaten/kota dari sektor PKB diprediksi meningkat signifikan. Karena itu, meskipun pemutihan ini merupakan kebijakan Bapenda Provinsi, Bapenda di 15 kabupaten/kota juga harus proaktif melakukan sosialisasi hingga ke rumah-rumah warga agar program ini sukses maksimal,” tegasnya.

Baca Juga  Gubernur Arinal Bagikan Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Munir juga menyoroti kepatuhan perusahaan dalam mendukung sektor pajak daerah. Ia meminta agar semua perusahaan, baik BUMN, BUMD maupun swasta yang beroperasi di Lampung diwajibkan menggunakan plat nomor kendaraan Lampung. “Jika masih ada perusahaan yang menggunakan plat luar daerah, sejak tahun ini harus dilakukan balik nama. Bila tidak, sebaiknya diumumkan ke publik. Komisi III akan turun langsung ke lapangan untuk membantu Bapenda menindaklanjuti hal ini,” tutup Munir.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis