Home / Bandar Lampung

Senin, 9 Februari 2026 - 10:44 WIB

BK DPRD Lampung Periksa Andi Robbi, Tahap Pembuktian Dijadwalkan Jumat

Bandar Lampung — Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Lampung memeriksa Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andi Robbi, terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik. Pemeriksaan dilakukan pada Senin (09/02/2026) di Ruang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung, Abdullah Surajaya, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang masuk pada 19 Januari 2026, setelah sebelumnya pengaduan awal tercatat pada 11 Januari 2026.

“Jadi sesuai Pasal 12, hari ini kami memanggil saudara Andi Robbi untuk meminta klarifikasi atas laporan yang kami terima. Klarifikasi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tim BK terhadap terlapor,” kata Abdullah

Usai pemeriksaan. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung tersebut menjelaskan, dalam proses penanganan perkara, BK DPRD Provinsi Lampung berpedoman pada tata tertib dan kode etik yang berlaku. Salah satunya adalah kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

Baca Juga  Hardiknas 2023, Bunda Eva Kunjungi Sekolah Berikan Motivasi

“Karena ini bersifat wajib, maka kami harus menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh pelapor. Pendalaman perkara ini juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan beberapa tahapan,” ujarnya.

Abdullah menegaskan, setelah tahap klarifikasi, BK telah menjadwalkan tahapan pembuktian. Pada tahap tersebut, BK akan memeriksa dan mencocokkan alat bukti serta meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait.

“Kami sudah menjadwalkan tahapan pembuktian. Kalau tidak salah hari Jumat tanggal 12. Pada tahap itu kami akan melihat barang bukti dan mendalami keterangan tambahan agar keputusan yang diambil tidak keliru dan tidak merugikan siapa pun,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan klarifikasi, lanjut Abdullah, terdapat sejumlah hal yang diakui oleh terlapor. Namun, ia menegaskan bahwa BK tetap mengedepankan proses pembuktian sebelum mengambil kesimpulan.

Baca Juga  TP PKK Prov Kunker a Ke Desa Model Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting serta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

“Ada beberapa hal yang diakui, ada juga yang tidak. Tapi semua itu akan kami pastikan kembali melalui pendalaman dan pembuktian sesuai tata cara yang berlaku,” katanya.

Terkait desakan publik agar BK bertindak tegas, termasuk dikaitkan dengan marwah lembaga dan partai politik terlapor, Abdullah menegaskan bahwa BK bekerja secara independen dan profesional.

“Kalau dibilang beban, saya bekerja berdasarkan sumpah dan janji jabatan. Apa yang menjadi harapan masyarakat akan kami jalankan semaksimal mungkin sesuai aturan, tata tertib, dan tata cara yang ada,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, seluruh proses yang dilakukan BK, termasuk konsultasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, akan dijalankan sesuai mekanisme dan hasil komunikasi yang telah ditempuh.

“Insyaallah seluruh tahapan akan kami laksanakan sesuai proses yang berlaku,” pungkas Abdullah Surajaya.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis