Home / Bandar Lampung

Jumat, 11 Oktober 2024 - 15:32 WIB

Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung Muhammad Ghofur Tanggapi Pendapatan Pemprov via BUMD

Menanggapi berita tentang participating interest (PI) yang diterima oleh PT Lampung Energi Berjaya (LEB) dari PT Pertamina Hulu Energi Overseas Southeast Sumatera (PHE OSES) sebesar Rp195 miliar, anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, menyatakan apresiasinya atas kontribusi pendapatan yang diterima Pemerintah Provinsi Lampung melalui BUMD setempat.

Namun, ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan dana tersebut.

Ghofur mengatakan, penyerahan dividen sebesar Rp140,879 miliar oleh PT Lampung Jasa Utama (LJU) kepada Pemprov Lampung adalah hasil yang patut diapresiasi.

Ini merupakan bukti bahwa keterlibatan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung.

Baca Juga  Munir Tantang Dirut BUMD: Berani Tak Terima Gaji Sebelum Cuan?

Namun, pihaknya menekankan, pengelolaan dana PI harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip GCG. Demikian Muhammad Ghofur, Kamis, 10/10/2024, dikutip dari pks.lampung.id.

Lebih lanjut, Ghofur menjelaskan, pengelolaan dana cadangan wajib sebesar 20 persen, sebagaimana disebutkan dalam berita, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan pentingnya pengawasan dalam penggunaan dana PI agar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah. Namun demikian, tetap pula harus diingat bahwa cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian perseroan pada masa yang akan datang.

Baca Juga  Lurah Korpri Jaya, Sukarame Terbitkan Sporadik Di Atas Akses Jalan Dan Fasum Warga, Sekarang Telah Berdiri Bedengan

“Bahkan di UU Perseroan Terbatas, cadangan wajib tak harus selalu berbentuk uang tunai,” jelasnya.

Mantan Wakil Presiden BEM Unila 2004-2005 ini mengingatkan jika pendapatan BUMD tidak hanya dijadikan sumber penerimaan pasif.

“BUMD harus memastikan bahwa pendapatan ini tidak hanya menjadi sumber penerimaan pasif, tetapi juga dikelola secara efisien dengan memperhatikan manajemen risiko yang baik. Fraksi PKS DPRD Lampung akan terus mengawasi agar setiap dana PI yang masuk ke kas daerah dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” katanya. []

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis