Home / Bandar Lampung

Senin, 7 Agustus 2023 - 19:52 WIB

DPRD Lampung bersama Disdikbud Lampung RDP Terkait PPPD

Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung menggelar rapat dengar pendapat terkait PPPD 2023.

Rapat ini sebagai evaluasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lantaran banyaknya kecurangan yang terjadi. Terutama pada jalur zonasi yang banyak ditemukan pindah KK atau ‘cangkok KK’.

Banyaknya kecurangan PPDB di jenjang SMA SMK memicu permintaan dari sejumlah anggota DPRD agar pihak sekolah mencoret nama-nama siswa yang terbukti cangkok KK.

Terlebih pencoretan itu sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat di bulan Juli lalu. Totalnya ada sebanyak 4.791 siswa di Jawa Barat yang dibatalkan masuk di sekolah negeri lantaran mengelabui domisili.
Lantas, apakah penghapusan nama-nama siswa yang terbukti palsukan domisili akan diterapkan meski proses belajar mengajar di sekolah sudah berjalan sekitar 2 pekan?

Baca Juga  Ketua DPRD Lampung Mulai Safari Ramadhan di Mesuji

Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan, pencoretan nama siswa yang terbukti curang memang menjadi masukan dari beberapa anggota dewan.

Namun Yanuar menyebut tindakan itu tidak bisa langsung diterapkan karena harus mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya.

“Semua jadi pertimbangan. Karena kalau dicoret itu juga menyangkut nasib anak-anak kita. Kalau kita saklek dengan aturan bagaimana nasib mereka,” kata Yanuar seperti dilansir Rilis.id.

Menurutnya, Komisi V dan Disdikbud Lampung lebih fokus mencari solusi terbaik. Terutama untuk perbaikan sistem PPDB di tahun-tahun mendatang.

Namun Yanuar menyayangkan sikap Disdikbud Lampung yang selama ini tidak pernah melibatkan Komisi V dalam pembuatan juknis PPDB.

Baca Juga  Pemprov Lampung Mengikuti Peringatan Haornas 2020 Secara Daring

“Kita upayakan solusinya untukperbaikan ke depan. Juknis itu sebenarnya boleh dibahas bersama-sama supaya tidak ada masalah seperti ini. Tapi kan dinas pendidikan tak pernah membahas itu bersama kita, mereka bahasnya sendiri,” kata Yanuar.
Sementara Sekretaris Disdikbud Lampung, Tommy Efra Handarta belum mau berkomentar terkait wacara pemecatan siswa yang curangi PPDB.

“Ini kan kami diundang rapat, kita sebagai undangan. Kalau mau wawancara ke Komisi V saja,” kata Tommy.

Senada dengan Tommy, Kabid SMA Disdikbud Lampung Diona Katharina juga tak mau berkomentar saat diwawancarai awak media. (*)

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis