Bandar Lampung – Fraksi PKS DPRD Lampung meminta Pemprov Lampung mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada.
Sikap ini disampaikan oleh Vittorio Dwison usai fraksi PKS DPRD Lampung menyatakan sikap menolak Raperda pembentukan 5 BUMD baru
Perlu dievaluasi total BUMD yang ada. Karena yang lama, sebagian itu masih jauh dari harapan,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung Vittorio Dwison, Selasa (31/08/2021).
Oleh karena itu, pihaknya mengambil sikap menolak usulan Raperda pembentukan 5 BUMD usulan dari Gubernur Lampung.
“Jadi PKS tidak setuju. Karena kurang tepat jika dikaitkan dengan kondisi BUMD yang ada. Selain itu belum kelihatan urgensinya,” ucap dia.
Ia mencontohkan BUMD yang ada, seperti Bank Lampung. Saat ini pemerintah masih melakukan penyertaan modal untuk setiap tahunnya.
Sementara untuk Pendapatan Asli Daerahnya, kata dia masih belum signifikan.
“BUMD harusnya bisa mengurus internal sendiri, bahkan sampai ada kontribusi. Minimal dia bisa ngurus. Maksimal ada kontribusi,” sindir dia.
“Tapi ini kita pasok terus gitu lho. Ini contoh ya. Bahkan ada 1 BUMD dalam kajian fraksi itu tidak kedengaran lagi ujungnya,” cetus dia.
