Home / Bandar Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 10:39 WIB

Giri : LHP BPK Jadi Instrumen Perbaikan Sistem Pemerintahan

Bandar Lampung — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Ahamad Giri Akbar, menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus menjadi instrumen strategis dalam memperbaiki sistem pemerintahan daerah, bukan sekadar kewajiban administratif.

Penegasan itu disampaikan Giri Akbar saat menghadiri penyerahan LHP Semester II Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Kantor BPK setempat, Selasa (10/02/2026).

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk itu, dirinya menekankan, rekomendasi tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan formalitas administratif, melainkan harus diarahkan pada pembenahan sistem, peningkatan kinerja, serta pencegahan terulangnya temuan serupa di masa mendatang.

“DPRD menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Ini momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.

Baca Juga  Wagub Lampung Apresiasi DPRD Atas Disetujuinya Raperda Pembentukan BUMD PT Lampung Jasa Utama

Giri Akbar menilai, LHP merupakan cermin evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan perlu dipandang sebagai bahan perbaikan bersama, bukan sekadar laporan tahunan yang bersifat seremonial.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti isu ketahanan pangan sebagai agenda strategis daerah. Menurutnya, sektor pangan memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang konsisten dan berpihak kepada petani, lanjutnya, sangat penting untuk memperkuat kemandirian serta keberlanjutan sektor pangan di Provinsi Lampung.

Selain ketahanan pangan, Giri Akbar mengingatkan pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional. Sebab, BUMD merupakan instrumen kebijakan ekonomi daerah yang menggunakan keuangan publik, sehingga wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Baca Juga  4 Tahun Kerja Dipecat Sepihak, Asep – Zul Lapor Ke Komisi V DPRD Provinsi Lampung

“BUMD harus dikelola secara profesional dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan daerah. Karena yang dikelola adalah uang rakyat, maka pertanggungjawabannya pun harus jelas dan terukur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Giri menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Lampung akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan. Pengawasan tersebut, kata dia, bertujuan memastikan kebijakan serta program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Di akhir sambutannya, Giri menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

“Saya berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis