Home / Bandar Lampung

Kamis, 1 September 2022 - 19:13 WIB

GTKHNK 35+ Lampung Minta Pemerintah Tambah Kuota Formasi P3K

BANDARLAMPUNG – Perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) Provinsi Lampung meminta pemerintah menambah kuota P3K termin pertama.

Mereka meminta hal itu saat beraudiensi dengan Anggota Komisi V DPRD Lampung saat rapat dengar pendapat, Kamis (1/9/2022).

“Kami meminta anggota DPRD Lampung bisa menjembatani dan memfasilitasi dalam menambah kuota Formasi P3K tahun ini, khususnya tingkat SMA/SMK sederajat,” kata Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Lampung, Sabihis.

Ia menuturkan, tututan itu berdasarkan tiga poin penting. Pertama, berdasarkan surat edaran Pemprov tertanggal, 16 Agustus 2022, Perihal surat Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN. Sejumlah tenaga guru dan ketenagaan pendidikan tak masuk kategori.

Baca Juga  Ketua DPRD Provinsi Lampung Kunjungi Peradah DPK Lamteng

Kedua, meminta agar pemerintah agar mendata P3K masuk mengambil dari data Dapodik. Sebab, merujuk data dapodik semua bisa terdata.

“Kami mayoritas honorer sudah maksimal 20 tahun dan paling sedikit 5 tahun. Kami minta pendataan itu bisa dari dapodik. Agar pendataan P3K bisa sesuai dengan masa kerja, jangan baru honor 1 tahun masuk P3K,” Tegasnya.

Poin ketiga, pihaknya berharap agar bisa didata kembali. Meski, pendataan sendiri sudah tutup di Agustus kemarin.

“Kami minta tolong, agar sudi kiranya menjembatani kepada para pihak berkepentingan. Sehingga, kami bisa data,” tegasnya.

Baca Juga  Panen Anggur dan Melon di PKK Agro Park, Ketua TP.PKK Provinsi Lampung Dorong Pemanfaatan Pekarangan Produktif

Komisi V Akomodasi

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, mengatakan, pihaknya akan mengakomodasi semua keluhan para guru honorer.

“Kami menunggu data validnya karena kami butuh itu. Ini jika Komisi V ingin memanggil Dinas Pendidikan dan BKD Lampung,” kata Yanuar Irawan.

Politisi PDIP Lampung itu juga menegaskan, regulasi aturannya juga harus disampaikan. Ini karena memanggil BKD kedepan, data tersebut menjadi bahan pembahasan.

“Kami akan panggil BKD dan Dinas Pendidikan Lampung. Itu aturannya seperti apa dan dasarnya juga regulasi itu. Kami minta data akurat dari GTK untuk diserahkan ke kami,” katanya.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis