Home / Bandar Lampung

Senin, 13 Januari 2025 - 00:00 WIB

Ketua DPRD dan Pj Sekda Temui Petani Singkong

Bandar Lampung, – Setelah melalui proses yang sempat memanas, akhirnya pihak perwakilan petani singkong Provinsi Lampung diterima langsung oleh ketua DPRD Provinsi Lampung, pada Senin (13/01).

Aksi unjuk rasa yang dihadiri ribuan petani singkong telah mendatangkan angin segar kembali, setelah Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri yang didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy menemui para demonstran.

Giri menjelaskan beberapa poin yang telah disepakati bersama oleh perwakilan petani dan Pansus Niaga Singkong.

Poin awal yakni terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan tanggal 24 Deswmber 2024 lalu, akan diperkuat dengan adanya surat edaran yang akan dikeluarkan oleh Pemprov Lampung.

Baca Juga  Anggota DPRD Lampung Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Kemiling

Kedua, Giri memastikan petani akan menerima harga jual yang telah ditetapkan Rp 1.400/Kilo, potongan rafaksi sebesar 15 persen dengan masa tanam 9 bulan.

Selanjutnya, akan dilakukan pembinaan petani, pemantauan harga, dan tera ulang timbangan di setiap kios, serta pengembangan hilirisasi.

Giri menambahkan bahwa poin-poin tersebut menekankan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi keputusan bersama tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, terjadi kericuhan dalam pertemuan ketika salah satu perwakilan petani menunjukkan reaksi emosional dengan memukul meja di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung.

Kemudian, massa aksi berupaya memasuki Gedung DPRD Lampung dengan menerobos barikade kawat berduri yang dijaga aparat kepolisian.

Baca Juga  Peringati Hari Ikan Nasional Ke-9 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung Gelar Senam Bersama

Di sisi lain, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin, merespon pernyataan ketua DPRD Provinsi Lampung untuk meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar segera mendistribusikan SKB tersebut kepada seluruh perusahaan tapioka.

“Kita minta keputusan ini mulai berlaku besok. Kalau Pemprov nggak sanggup ngurus, biar kita aja yang sampaikan, kan kita mitranya mereka,” pungkasnya.

Setelah mendengarkan pernyataan dan keputusan tersebut, para anggota perkumpulan petani membubarkan diri secara tertib dan kembali ke wilayah masing-masing.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis