Home / Bandar Lampung

Selasa, 29 April 2025 - 19:17 WIB

Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung Akan Adakan Hearing Terkait Rangkap Jabatan Kadiskes Kota Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG—Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, Romi Husin, angkat bicara mengenai adanya rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, khususnya pada jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Romi Husin menekankan bahwa pelayanan publik, terutama pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Daerah, seharusnya menjadi prioritas utama Wali Kota Bandar Lampung.

Ia mempertanyakan efektivitas pelayanan jika kepala dinas merangkap jabatan dan dinilai tidak sesuai dengan kompetensi bidang yang dipimpinnya.

Sorotan utama tertuju pada Desti Mega Putri, yang menjabat sebagai Plt Kadiskes Kota Bandar Lampung sejak Desember 2021 menggantikan dr. Edwin Rusli. Selain merangkap jabatan sebagai Kepala Bappenda, yang bersangkutan juga disoroti karena bukan berasal dari latar belakang dokter.

Baca Juga  DPRD Bandar Lampung dan OPD Rapat RAPBD

Menurut catatan, jabatan Plt Kadiskes Kota Bandar Lampung telah berlangsung selama empat tahun, yang dinilai bertentangan dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional (SE BKN) Nomor : 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Jabatan Plt Dalam Aspek Kepegawaian.

Dalam SE BKN tersebut, poin 11 menyebutkan bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali, sehingga maksimal enam bulan.

Direktur Eksekutif Elemen Pemerhati Kebijakan (ELPK), Husni Mubarok, sebelumnya juga menyampaikan kepada wartawan mengenai potensi pelanggaran aturan tersebut.

Ia menilai lamanya waktu penunjukan Plt, rangkap jabatan, serta ketidaksesuaian kompetensi dapat mempengaruhi kinerja dan berdampak buruk pada pelayanan publik.

Menanggapi hal ini, Romi Husin menegaskan bahwa Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung akan segera melakukan hearing atau dengar pendapat dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung.

Baca Juga  Nazrin Silalahi Ayahanda Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi Meninggal Dunia

“Persoalan rangkap jabatan itu akan kita lakukan hearing segera bersama sekretaris daerah, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik, tidak mengganggu pelayanan dan kegiatan akibat rangkap jabatan,” ujarnya pada Senin, 28 April 2025.

Lebih lanjut, Romi Husin menambahkan bahwa pihaknya berharap Wali Kota Bandar Lampung dapat menempatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kompetensi masing-masing agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.

“Menambahkan hal itu wali kota akan menempatkan kepala OPD sesuai kompetensi sehingga berlarut dalam menyikapi ini,” katanya.

“Aturan kita akan jalankan, ketika ada rangkap jabatan dan tidak sesuai kompetensi, sehingga masyarakat dapat terlayani dan akses dengan cepat dan baik,” pungkas Romi Husin.(zld/KK vis

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis