Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (21/5), untuk mengawal ketat pelaksanaan program prioritas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Ketua Komisi IV Mukhlis Basri menekankan pentingnya RDP ini sebagai langkah awal memahami skema pembangunan daerah, mengingat mayoritas anggota komisi baru dilantik setelah APBD disahkan oleh DPRD sebelumnya.

“Ini langkah penting agar kami tidak buta arah. Kami harus paham RPJMD sampai ke APBD yang sudah ditetapkan sebelum kami dilantik,” ujar Mukhlis.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, Yusnadi, mengungkapkan bahwa Bappeda telah menyampaikan tiga program prioritas pembangunan daerah yang menjadi turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo dan visi-misi gubernur-wagub terpilih.

“Tiga fokus utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan nasional. Program ini harus jadi perhatian serius agar Lampung tidak tertinggal,” tegas Yusnadi.

Ia juga mewanti-wanti agar Komisi IV tidak abai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kegagalan implementasi bisa terjadi bukan karena programnya salah, tapi lemahnya pengawasan.

“Jangan sampai tiga prioritas Gubernur ini gagal hanya karena Komisi IV tidak maksimal dalam pengawasan,” tandasnya.

Aleg PKS ini melanjutkan, Komisi IV siap melakukan RDP maraton dengan seluruh OPD mitra kerja selama sepekan ke depan untuk menggali permasalahan lapangan secara menyeluruh.

“Besok kami lanjut RDP dengan Bina Marga, lalu dengan Dinas Pengairan, Cipta Karya, dan Dinas Pertambangan hari Rabu,” tutupnya.