Home / Bandar Lampung

Rabu, 20 Maret 2024 - 14:11 WIB

Pemprov Lampung Berkomitmen Dalam Upaya Melakukan Pencegahan Korupsi Daerah.

Bandarlampung,- HARIANINFO.co.id- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 secara virtual bertempat di Ruang Sakai Sambayan, Rabu (20/03/2024).

Monitoring Center for Prevention atau MCP ini merupakan bentuk sinergi pemberantasan korupsi yang dikelola oleh KPK bersama Kemendagri, BPKP dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2024 terdapat beberapa perubahan pada area, indikator maupun sub indikator MCP sebagai bentuk penajaman MCP.

MCP tahun 2024 mencakup 8 area, 26 indikator, dan 62 sub indikator yaitu: area perencanaan dan penganggaran APBD, area pengadaan barang dan jasa, area perizinan, area pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah, area manajemen aparatur sipil negara, area pengelolaan barang milik daerah, area optimalisasi pajak daerah.

Dalam hal ini, MCP dapat diakses publik melalui halaman jaga.id, KPK mengajak masyarakat untuk turut serta memantau dan mengawasi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.

Baca Juga  Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Hidup Rukun

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alexander Marwata dalam arahannya menyampaikan bahwa pada dasarnya MCP ini merupakan potret terkait dengan pengendalian internal dalam 8 sektor.

“Dalam audit pasti yang hal yang pertama yang diperhatikan adalah Pengendalian internal dan 8 sektor yang kita intervensi adalah potret Pengendalian internal di dalam perencanaan penganggaran manajemen SDM dan pengawasan apip dan seterusnya,” ungkapnya.

Melalui MCP ini, Alexander Marwata mengungkapkan bahwa KPK terus berupaya memperbaiki tata kelola Pemerintah daerah.

“Kita berharap lewat MCP ini kita bisa memetakan titik-titik rawan korupsi setiap daerah, kemudian tentu saja tidak sekedar memetakan, tetapi kami juga memberikan, memfasilitasi dan membantu untuk memperbaiki mana titik-titik rawan yang enggak perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi korupsi,” lanjutnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan untuk menjadikan MCP sebagai alat untuk mendiagnosa terjadinya potensi korupsi di daerah.

“Lakukan Langkah-langkah perbaikan untuk menutup sekecil apapun celah terjadinya korupsi di daerah. Komitmen kita bersama dimulai dari Kepala Daerah, DPRD, ASN yang terlibat dan berperan aktif untuk bersama-sama berupaya mencegah korupsi,” ucapnya.

Baca Juga  Bunda Literasi Lampung Buka Pengembangan Budaya Membaca

“kita berupaya bersama memperbaiki tata kelola pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan layanan publik dan pengadaan barang dan jasa dalam upaya pencegahan korupsi,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Investigasi BPKP, Agustina Arumsari menyampaikan apresiasinya terhadap MCP ini.

“Kami sangat mengapresiasi pengembangan, pemantauan juga MCP menjadi pr dari APIP juga untuk nanti tidak berhenti hanya diformalitas, tapi kita benar-benar meyakinkan bahwa substansi yang baik sebenarnya sudah disusun dalam MCP itu benar-benar dilaksanakan di Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Agustina Arumsari berharap seluruh pihak diharapkan dapat memberikan makna yang benar-benar substantif terhadap sinergi dan kolaborasi pencegahan korupsi.

“Dengan sinergi dan kolaborasi diharapkan adanya perluasan cakupan pengendalian korupsi,” harapnya.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis