Home / Bandar Lampung

Senin, 11 Agustus 2025 - 20:19 WIB

Pemprov Lampung Dukung Pembentukan Perda Anti-LGBT

BANDAR LAMPUNG- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan dukungan penuh terhadap Peraturan Daerah (Perda) Anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dan akan membicarakannya bersama DPRD Provinsi Lampung sebagai langkah awal pembentukan Perda.

Dukungan Gubernur Mirza tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menerima aktivis Gerakan Masyarakat Lampung Anti-LGBT di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur, Bandarlampung, Senin (11/8/2025).

Pemerintah Provinsi Lampung menilai penguatan regulasi sangat penting sebagai langkah penanggulangan perilaku menyimpang sekaligus upaya menjaga nilai-nilai moral dan budaya masyarakat.

Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan Badan Kesbangpol, Biro Hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta perwakilan Komisi V DPRD Provinsi Lampung.

Baca Juga  Fraksi Golkar Kecam Keras LGBT, Dorong Regulasi Anti-LGBT di Lampung

Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa Pemprov Lampung memahami keresahan masyarakat dan bersikap terbuka serta siap bersinergi untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan LGBT.

“LGBT adalah perilaku menyimpang yang bisa disembuhkan. Namun, maraknya forum dan grup yang mengkampanyekan perilaku ini justru menarik orang-orang yang sedang mencari jati diri untuk ikut terjerumus,” ujar Wagub.

Ia menambahkan, perilaku LGBT juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan dukungan penuh terhadap penguatan regulasi terkait penanggulangan LGBT dan akan membicarakannya bersama DPRD Provinsi Lampung sebagai langkah awal pembentukan Perda.

Jihan Nurlela berharap Gerakan Masyarakat Lampung Anti-LGBT dapat menjadi amal ibadah bagi para penggagasnya sekaligus menjadi mitra strategis Pemprov Lampung dalam mengedukasi masyarakat dan mencegah perilaku menyimpang di tengah masyarakat

Baca Juga  Budiman As, Gelar Sosperda Covid19

Sementara itu, Koordinator Gerakan Masyarakat Lampung Anti-LGBT Habib Umar Assegaf mengungkapkan bahwa gerakan ini lahir dari keprihatinan atas semakin maraknya perilaku penyimpangan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial, termasuk keberanian membentuk forum dan grup yang mengkampanyekannya.

Gerakan ini, jelas Habib Umar, terdiri dari berbagai unsur masyarakat, antara lain tokoh agama, tokoh adat, akademisi, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia berharap Pemprov Lampung dapat menghadirkan regulasi daerah sebagai landasan hukum penanggulangan penyimpangan tersebut. “Kami siap bekerja sama dengan Pemprov Lampung untuk melakukan sosialisasi anti-LGBT,” ujarnya.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis