Home / Bandar Lampung

Rabu, 18 Mei 2022 - 21:00 WIB

Pemprov Lampung Selenggarakan Workshop Clearing House, Wujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Efektif, Efisien, Jujur dan Transparan

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto membuka kegiatan Workshop Clearing House yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Rabu (18/05/2022).

Fahrizal Darminto mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai wahana untuk menambah pemahaman dan wawasan para pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga kedepan semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada persoalan hukum terutama dari kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pada kesempatan tersebut Fahrizal menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dari Gubernur Arinal Djunaidi terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pak Gubernur dan beberapa kali ditekankan oleh Presiden yaitu untuk melakukan percepatan dalam penyerapan anggaran APBD sesuai dengan jadwal,” ucap Fahrizal.

Baca Juga  Bandarlampung – Aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, menjadi catatan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, usai menggelar reses tahap III tahun 2023. “Ya, kita baru saja menyelesaikan agenda reses. Yang mana masa istirahat, kami maksimalkan untuk bertemu, dan bersilaturahmi dengan masyarakat sesuai Dapil,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, Senin (11/9/2023). Menurutnya, silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan reses kemaren. Tercatat, ada dua hal sangat penting dan mayoritas dikeluhkan warga Lampung Tengah. Yaitu, BPJS Kesehatan dan tidak adanya SMAN di sejumlah kecamatan. “Sudah kita catat, dan harus kita tidak lanjuti. Untuk diperjuangkan, apalagi soal Kesehatan dan Pendidikan sangat mendasar yang harus diutamakan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Muslimat NU Kabupaten Lampung Tengah tersebut mengaku disektor pendidikan, terkendala sistem zonasi yang digunakan pada PPDB. Sementara, warga yang berada di perbatasan kecamatan, tidak dapat kuota zonasi. “Maka, solusinya adalah ini diusulkan setiap kecamatan harus ada sekolahan SMA. Ini nanti kita komunikasikan ke dinas pendidikan,” ungkapnya. Sebagai contoh, di Kecamatan Bekri Lampung Tengah, hingga saat ini belum ada SMAN, yang seyogyanya harus ada. “Ini makanya diusulkan supaya adanya SMA di daerah tersebut,” kata Jauharoh. Sementara, tambah Jauharoh. Untuk BPJS kesehatan yang dari pemerintah. Mayoritas, warga susah menggunakan untuk pengobatan. Hal tersebut, disebabkan tidak aktif dan tidak bisa digunakan. “Kalau soal ini, solusinya ada di warganya sendiri. Karena, 2 bulan saja tidak digunakan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Maka, akan non-aktif. Nah, namanya gratis pasti untuk kembali dipakai itu harus mendaftarkan kembali di mana dia dicantumkan di BPJS kesehatan tersebut. Kami, sudah kasih solusi, bisa lewat saya atau mengurus sendiri,” ujarnya

Percepatan penyerapan anggaran, menurut fahrizal dapat memberikan banyak manfaat pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat. Apalagi seperti kita ketahui, bahwa saat ini pemerintah mengutamakan pembelian barang dan jasa buatan dalam negeri.

“Target kita saat ini untuk belanja lebih banyak pada vendor-vendor UMKM, kita punya target 40%, sehingga barang-barang UMKM itu laku terjual dan perekonomian dapat berputar ditingkat bawah dan ekonomi domestik kita tumbuh,” ucap Fahrizal

Kemudian yang kedua arahan dari Gubernur, lanjut Fahrizal, adalah agar dapat memahami betul aturan yang berlaku dan menghindari conflict of interest.

“Jangan sampai keluar dari aturan, apalagi melanggar, Insya Allah dengan pertemuan hari ini pemahaman teman-teman semakin mantap dan tidak ada lagi keragu-raguan, dan jangan sampai ada lagi Conflik of interest,” harap Fahrizal.

Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung Slamet Riadi menyampaikan bahwa tujuan dari dilaksanakannya workshop tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada PA/KPA dan PPK terkait peran aparat penegak hukum yakni Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pendampingan, penyusunan, perencanaan proses pemilihan dan pengadaan barang dan jasa oleh pelaku pengadaan, guna mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, jujur dan transparan.

Baca Juga  Koordinasi KPPS dan Update Data Pemilih, Lapas Narkotika Lampung Rapat Koordinasi Bersama KPU Lamsel

Workshop Clearing House yang mengusung tema Peran Kejaksaan dan APIP Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menghadirkan beberapa narasumber, yakni Inspektur Provinsi Lampung Ir. Fredy, S.M.,M.M, Wakajati Provinsi Lampung Asnawi, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Lampung Muhammad Hari Wahyudi, Kasie Pertimbangan Hukum Kajati Lampung Dicky Zaharuddin, dan di moderatori oleh Kepala Bagian (Kabag) LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Dodi Hendrawan.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis