Home / Bandar Lampung

Jumat, 13 Februari 2026 - 13:05 WIB

Sekretariat DPRD Lampung Perkuat Sinkronisasi Pokir dengan RKPD 2027

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas catatan reses. Melalui Sosialisasi Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD terhadap RKPD Tahun 2027, langkah sinkronisasi perencanaan pembangunan mulai diperkuat sejak dini.

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung, Jumat (13/2/2026), diinisiasi Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol. Fokusnya jelas: memastikan setiap Pokir anggota DPRD terinput dengan tepat, sesuai kewenangan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Kepala Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung,Hendri Atmajaya, menegaskan bahwa Pokir adalah wujud konkret suara masyarakat yang harus diperjuangkan dalam dokumen resmi pemerintah daerah.

Baca Juga  Hari Ketiga Lebaran, Walikota Eva Dwiana Terjun Langsung Atasi Penanganan Banjir

“Pokir merupakan hasil serapan aspirasi yang tidak boleh terputus di tengah jalan. Harus terintegrasi dalam perencanaan agar benar-benar terealisasi,” tegasnya.

Menurut Hendri, Pokir diarahkan untuk memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong daya saing daerah. Karena itu, koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi krusial agar tidak terjadi tumpang tindih atau usulan yang di luar kewenangan provinsi.

Dalam sosialisasi tersebut, Bappeda Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Bidang PMPEP,Meydiandra Eka Putra, memaparkan kriteria teknis usulan agar dapat diakomodasi dalam RKPD 2027.

Baca Juga  Gubernur Arinal Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan Pertama

Ia menekankan, usulan harus relevan dengan isu strategis daerah, sesuai tugas fungsi perangkat daerah, serta tidak terkonsentrasi pada satu sektor saja. Selain itu, mekanisme penyampaian dilakukan melalui aplikasi SIPD Kemendagri, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh perangkat daerah sebelum disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dengan penguatan mekanisme ini, DPRD Lampung berharap Pokir tidak sekadar formalitas tahunan, melainkan benar-benar menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.(*)

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis