Home / Apakabar INDONESIA / Bandar Lampung

Rabu, 27 Januari 2021 - 14:20 WIB

Mingrum Gumay Sosialisasikan Perda Nomor 3 TA 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan Covid 19

LAMPUNG : Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menggelar sosialisasi peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 19 di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah (Rabu, 27 Januari 2021).

Mingrum menghimbau dan mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam keseharian guna pencegahan penularan covid 19 yang saat ini terus terjadi peningkatan penularannya.

Dijelaskan Mingrum DPRD Provinsi Lampung saat ini telah mengesahkan Perda nomor 3 tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam mencegah dan pengendalian Covid 19.

Dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Provinsi Lampung, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Baca Juga  Merasa Tertipu Oleh Surat Undangan," Otoritas Pelabuhan Seperti Debt Collector"' ucap PT SAN

Peran aktif masyarakat dapat dilakukan salah satunya dalam bentuk peningkatan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid 19 serta masyarakat dapat secara langsung mengatasi dan menghimbau agar lebih ketat menerapkan protokol kesehatan secara baik.

Dibidang pengawasan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah ikut bertangung jawab melakukan pengawasan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19.

Baca Juga  *Polresta Bandar Lampung Amankan Kedatangan Logistik Surat Suara dan Alat Bantu Coblos Bagi Tuna Netra* Bandar Lampung - Polresta Bandar Lampung mengamankan kedatangan logistik pemilu di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, pada Jumat (05/01/2024). Logistik pemilu tersebut yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Surat suara DPD-RI serta alat bantu coblos (template) bagi pemilih tuna netra untuk memilih calon DPD-RI. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., melalui Kasi Humas AKP Agustina Nilawati, menyatakan bahwa pengamanan logistik pemilu merupakan langkah proaktif dari pihak kepolisian untuk memastikan integritas dan keamanan seluruh proses pemilu. "Kita memastikan bahwa seluruh logistik dari tahap pendistribusian hingga penyimpanan di gudang Kantor KPU Kota Bandar Lampung dalam keadaan aman, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung secara aman, lancar, dan transparan," ujar Iptu Agustina Nilawati saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (5/1/2024) siang. Nila juga menjelaskan bahwa logistik pemilu yang datang hari ini, yaitu berupa surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 806.899 lembar, Surat Suara DPD RI sebanyak 806.899 lembar serta 2.880 lembar alat bantu coblos tuna netra pada DPD-RI. Logistik pemilu yang diangkut dengan menggunakan 2 unit kendaraan truk Hino Tronton dengan pengawalan dan pengamanan ketat dari jajaran Sat Brimob dan Polresta Bandar Lampung. “Kedatangan logistik pemilu ini diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung dan sejumlah komisioner KPU dan juga mendapat pengawasan dari pihak Bawaslu Kota Bandar Lampung,” ungkap Nila. Nila juga menambhakan selain mengamankan kedatangan logistik pemilu, pihaknya juga fokus melakukan pengamanan kegiatan kampanye yang sedang berlangsung di sejumlah lokasi maupun proses pelipatan surat suara pemilu yang berlangsung di gudang KPU. “Kita seluruh tahapan Kampanye di Kota Bandar Lampung dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,” Jelas Nila. (*)

Dalam Perda nomor 3 tahun 2020 ini jelas diatur sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanganan covid 19.

Sanksi pelanggaran berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial seperti membersikan fasilitas umum, denda adminitratif, serta daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Sanksi bagi penanggung jawab kegiatan dan atau usaha sampai dengan sanksi penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin serta pencabutan izin dan sanksi administratif. Ujar mingrum dalam paparannya. (advertorial)

Share :

Baca Juga

Apakabar INDONESIA

Rudi Hartono SH : KPI Cabang Belawan Sumatera Utara Dukung Regulasi KKP Rekrutmen Awak Kapal Perikanan Legal

Apakabar INDONESIA

Hasil Muscab Aklamasi, Arsyad Pasaribu SH Terpilih Ketua KNPI Belawan Periode 2026 – 2029

Apakabar INDONESIA

3 Tahun Mengabdi, BNCT Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Efisien Berbasis Green Port

Apakabar INDONESIA

Komando Daerah Angkatan Laut I Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan di Desa Limau Manis

Apakabar INDONESIA

Pengawasan Perikanan Buruk, Ketua KPI Belawan, Rudi Hartono : KKP Tutup Mata “Tewasnya Awak Kapal Ikan” DPRD Sumut Wajib RDP

Apakabar INDONESIA

Apakabar INDONESIA

KUOTA PTSL LAMSEL ANJLUK DRAS! Dari 14.871 Bidang Jadi Cuma 1.000 di 2026 — Hanya 3 Desa Kebagian!

Apakabar INDONESIA

Menjaga Integritas dari Gerbang Seleksi, Wasdal Spersal Hadir di Kodaeral I