Home / Apakabar INDONESIA / Bandar Lampung

Kamis, 11 Februari 2021 - 14:58 WIB

DPRD Lampung Targetkan Perda Zonasi Rampung 2021

LAMPUNG : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Lampung minta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Lingkungan Provinsi melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) revisi Peraturan daerah (Perda) zonasi pada wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil yang masih tertunda hingga 2021, Kamis (11/02/2021).

Peninjauan Kembali (PK) progres Perda zonasi ini juga dibahas bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup provinsi Lampung dan Biro Hukum provinsi Lampung, di ruang Bampeperda DPRD setempat.

Ketua komisi III, DPRD provinsi Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, mengatakan, saat ini pihaknya memberikan penekanan pada Dinas Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup terkait masalah progres PK.

“Perda zonasi ini di harapkan selesai secara utuh pada 2021, karena banyak sekali kepentingan zonasi ini harus berjalan,” kata Fadil usai RDP di gedung DPRD provinsi Lampung.

Baca Juga  Pesan Penting Kapolri Untuk 7 Kapolda Yang Baru di Lantik

Ia menekankan bahwa Perda zonasi ini harus cepat di selesaikan. Karnea, hal ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Lampung. “Misalnya, salah satunya seperti di kabupaten Lampung Timur, yaitu masalah minyak,” ujarnya.

Kendati demikian, dalam progres PK Perda zonasi ini masih terkendala pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi Lampung terkait, yang masih bermasalah dengan persiapan surat keputusan (SK) tim dalam perda zonasi.

“Untuk penekanannya, penyelesaian SK sudah di sarankan untuk dibuat secepatnya, agar mereka dapat bekerja secara legal, nanti kita dorong sama-sama ke pak gubernur, jadi Progresnya bisa berjalan, walaupun ada hal – hal yang masih kurang,” jelasnya.

Menurutnya, rencana SK ini sudah dibicarakan sejak Desember 2020. Harusnya pekerjaan yang bersifat teknis seperti ini sudah selesai. Karena, tidak bagus juga ketika ada usulan Perda yang sudah masuk tidak selesai dalam waktu satu tahun.

Baca Juga  Kapolresta Bandar Lampung Turun Langsung Berikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Kecamatan Teluk Betung Timur

“Kalau PK ini baru rampung tahun 2021 bagaimana mau menyelesaikan perda ini, ini juga kita tidak mau kesalahan sama publik, jadi akan kita laporkan kepada pak gubernur bahwa kinerja yang dibawah tidak maksimal,” tegasnya.

Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
mengatakan, Syahrudin, mengatakan bahwa tujuh kabupaten yang merupakan wilayah zonasi dokumennya semua sudah selesai, namun hanya saja sebagian masih tahap pendalaman.

“Ada tiga kabupaten yang belum kami dalami, yakni kabupaten Lampung Timur, Pesisir Barat dan kota Bandarlampung, sebenarnya tidak ada kendala yang yang serius, namun hanya karena keterbatasan waktu saja,” ungkapnya. (advertorial)

Share :

Baca Juga

Apakabar INDONESIA

Rudi Hartono SH : KPI Cabang Belawan Sumatera Utara Dukung Regulasi KKP Rekrutmen Awak Kapal Perikanan Legal

Apakabar INDONESIA

Hasil Muscab Aklamasi, Arsyad Pasaribu SH Terpilih Ketua KNPI Belawan Periode 2026 – 2029

Apakabar INDONESIA

3 Tahun Mengabdi, BNCT Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Efisien Berbasis Green Port

Apakabar INDONESIA

Komando Daerah Angkatan Laut I Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan di Desa Limau Manis

Apakabar INDONESIA

Pengawasan Perikanan Buruk, Ketua KPI Belawan, Rudi Hartono : KKP Tutup Mata “Tewasnya Awak Kapal Ikan” DPRD Sumut Wajib RDP

Apakabar INDONESIA

Apakabar INDONESIA

KUOTA PTSL LAMSEL ANJLUK DRAS! Dari 14.871 Bidang Jadi Cuma 1.000 di 2026 — Hanya 3 Desa Kebagian!

Apakabar INDONESIA

Menjaga Integritas dari Gerbang Seleksi, Wasdal Spersal Hadir di Kodaeral I