Home / Apakabar INDONESIA / Bandar Lampung

Rabu, 9 Juni 2021 - 23:05 WIB

Soal Judul Raperda Pesantren Jadi Pro Dan Kontra Sejumlah Fraksi

Bandar Lampung – Anggota Bapemperda DRPD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami mengatakan, Raperda Pesantren masih dalam proses pembahasan soal judul yang menjadi Pro dan kontra sejumlah Fraksi. Rabu (09/06)

“Terakhir kan kita rapat dua Minggu yang lalu (24/5) masih ditingkat pembahasan bersama dengan kemenag serta tenaga ahli dan intinya belum beres dan belum bisa secepat mungkin disahkan karenakan banyak andil atau pro kontra di dalamnya,” kata Lesty saat di hubungi analisis.co.id.

Untuk itu, salah satu yang menjadi pro dan kontra yakni permasalahan judul yang awalnya Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diganti menjadi Raperda Penyelenggaraan Pesantren.

Baca Juga  Walikota Eva Dwiana Hadiri Kongres Advokat Indonesia

“Sebenarnya secara garis besar permasalahannya ada di judul jadi penyesuaian judul ini ada yang masih tidak setuju dengan judul yang diajukan atau disahkan,” katanya

Namun, proses raperda pesantren ini juga masih ada beberapa fraksi minta cepat di sahkan ada juga yang menolak untuk di selesaikan secara cepat.

“Tapi iya ada juga fraksi yang minta cepat disahkan Fraksi beliau (PKB) dan ada juga yang tidak ingin. Raperda ini bukan hanya untuk sekarang tapi untuk masyarakat kedepannya, jadi tidak bisa cepat-cepat seolah-olah raperda ini disahkan karena dikejar-kejar atau di tunggangi atau terkesan ada apanya,” ujar dia.

Baca Juga  Hasil Pansus LHP BPK RI, DPRD Berikan 16 Rekomendasi ke Pemprov Lampung

Selain itu, pembuatan raperda pesantren ini juga dinilai masih mengganjal oleh berbagai fraksi yang ada di bapemperda.

“Dan ada satu lagi yang masih mengganjel dari fraksi saya dan fraksi lainnya yang tergabung di dalam bapemperda, sebenernya inikan sudah diatur didalam undang-undang (UU) secara linier dan lengkap dan ada sekitar 55 pasal sedangkan raperda kita hanya mengatur 30 pasal mungkin acuan beratnya itukan sudah ada UU iya seenggaknya kita mengacu pada UU saja,” pungkasnya

Share :

Baca Juga

Apakabar INDONESIA

Rudi Hartono SH : KPI Cabang Belawan Sumatera Utara Dukung Regulasi KKP Rekrutmen Awak Kapal Perikanan Legal

Apakabar INDONESIA

Hasil Muscab Aklamasi, Arsyad Pasaribu SH Terpilih Ketua KNPI Belawan Periode 2026 – 2029

Apakabar INDONESIA

3 Tahun Mengabdi, BNCT Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Efisien Berbasis Green Port

Apakabar INDONESIA

Komando Daerah Angkatan Laut I Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan di Desa Limau Manis

Apakabar INDONESIA

Pengawasan Perikanan Buruk, Ketua KPI Belawan, Rudi Hartono : KKP Tutup Mata “Tewasnya Awak Kapal Ikan” DPRD Sumut Wajib RDP

Apakabar INDONESIA

Apakabar INDONESIA

KUOTA PTSL LAMSEL ANJLUK DRAS! Dari 14.871 Bidang Jadi Cuma 1.000 di 2026 — Hanya 3 Desa Kebagian!

Apakabar INDONESIA

Menjaga Integritas dari Gerbang Seleksi, Wasdal Spersal Hadir di Kodaeral I