Home / Lampung Selatan

Kamis, 9 November 2023 - 20:01 WIB

Kades-Aparatur dan Pendamping di Lamsel Dilarang Berbisnis Bansos

Lampung Selatan,Newskabarindonesia.com : Terkait maraknya penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari pusat seperti PKH, BPNT dan BLT, baik oleh kades dan aparatur desa maupun pendamping bansos, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) gerak cepat dengan menerbitkan sekaligus 2 surat edaran (SE).

Perdana, SE Bupati Lampung Selatan Nomor 4350 tahun 2023 tentang Larangan Kepada Seluruh Kepala Desa & Aparatur Desa Menjadi Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Tunai dengan stakeholder dari Dinas PMD.

“Pointnya agar para Kades dan Perangkat Desa, tidak diperkenankan mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat terkait seluruh jenis bantuan sosial untuk masyarakat” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Erdiansyah SH, Kamis 9 November 2023.

Baca Juga  50 Anggota DPRD Lampung Selatan Terpilih di Lantik

Kebijakan itu, terus Erdi, seperti mengubah bantuan langsung tunai dikonversi menjadi bantuan non tunai.

“Maksudnya seperti bantuan berupa uang tunai, tapi disalurkan berupa sembako. Seperti itu tidak diperkenankan. Kemudian kades dan aparatur juga dilarang menerima atau menguasai bukti kepesertaan bansos KPM yang bisa berupa kartu KKS atau juga ATM,” jelas Erdi.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan, Puji Sukanto mengungkapkan SE Bupati Lampung Selatan kedua, yakni surat edaran dengan Nomor 4369 tentang Tugas dan Fungsi Pendamping Sosial Pada Bantuan Sosial PKH dan Bantuan Sosial Sembako dengan satker terkait Dinas Sosial.

“SE ini ditujukan kepada seluruh Koordinator PKH, Pendamping PKH dan TKSK (Tenaga Kesehjateraan Sosial Kecamatan) di Kabupaten Lampung Selatan,” imbuh Puji Sukanto.

Baca Juga  Plt Bupati Lamsel Sampaikan RAPBD TA 2025

Menurut Puji, SE yang ditujukan bagi pendamping bansos ini adalah penegasan, supaya pendamping bansos bekerja sesuai dengan Tupoksi yang telah diatur sebelumnya.

“Ya penegasan. Agar amanah surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab oleh seluruh pendamping, baik SDM pendamping PKH maupun TKSK,” timpal Puji seraya menyebutkan sejumlah poin larangan dalam SE.

“Setiap pendamping sosial dilarang menyimpan, memiliki atau menguasai kepesertaan bansos KPM yang berupa kartu KKS, buku rekening maupun ATM. Juga ada larangan keterlibatan dalam pengadaan dan distribusi barang, baik langsung maupun tidak langsung dalam program PKH dan Sembako,” pungkas mantan Kepala BKD ini. (Imron/Red)

Share :

Baca Juga

Lampung Selatan

Lari Sore Hingga Konser Musik, ASDP Ajak Masyarakat Ramaikan Bakauheni Harbour City

Apa Kabar Lampung

KEMARAU PANJANG + ABU GUNUNG ANAK KRAKATAU: KETUA DPD PAN BELA JAYANTI BAGIKAN AIR BERSIH DI DESA GUNUNG TERANG, DISAMBUT ANTUSIAS WARGA

Apakabar INDONESIA

Apakabar INDONESIA

KUOTA PTSL LAMSEL ANJLUK DRAS! Dari 14.871 Bidang Jadi Cuma 1.000 di 2026 — Hanya 3 Desa Kebagian!

Lampung Selatan

Penganiayaan di Dermaga Bom Kalianda, Korban Dihajar Pakai Botol Keras

Lampung Selatan

PENYEBERANGAN SUMATERA-JAWA MELONJAK TINGGI, JAWA-SUMATERA JUGA NAIK

Kabar Daerah

PAN Lampung Selatan Targetkan 12 Kursi di Pileg Mendatang, Sekretariat Jadi “Rumah Kerja Rakyat”

Apakabar INDONESIA

GEGER! Dugaan Belatung dalam Susu MBG di SDN 1 Sukabanjar Picu Keresahan Orang Tua