Home / Bandar Lampung

Selasa, 9 April 2024 - 15:18 WIB

DPRD Lampung Bergerak ‘Maraton’ Libatkan Tiga Akademisi

Pansus DPRD Lampung tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Arinal Djunaidi Tahun 2023 mulai bekerja maraton.

Pada prosesnya, Pansus LKPJ melibatkan tiga akademisi yang selama ini dikenal menguasai persoalan kebijakan publik, hukum, dan dugaan kejahatan anggaran.

Diantaranya Prof. DR. Marseina Jayasinga, pakar ekonomi Unila dan menguasai sistem anggaran daerah. Disertasi doktornya diperoleh di kampus terkenal Amerika Serikat, tentang pengelolaan keuangan daerah.

DR Yusdianto, pakar hukum tata negara Unila. Dia juga sering melakukan kritik keras terhadap banyaknya kebijakan publik Lampung yang tumpang tindih, dan terkesan ugal ugalan.

Lalu, DR. Angga Lana, pakar ekonomi Universitas Bandar Lampung (UBL). Angga merupakan akademi muda yang cukup banyak melakukan kajian ekonomi pembangunan di Lampung. Tulisannya banyak dimuat diberbagai jurnal ilmiah, dengan fokus pada persoalan kebijakan ekomoni Lampung.

Baca Juga  Pansus LKPJ DPRD Lampung Soroti Kinerja DLH

“Pemilihan tiga pakar ekonomi dan hukum dalam kajian LKPJ Gubernur Lampung kali ini, sudah tepat,” kata Midi Ismanto, anggota Fraksi Demokrat DPRD Lampung, Selasa (9/4)

Di mana, LKPJ Tahun 2023 adalah laporan kegiatan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang terakhir sebelum masa jabatannya habis pada Bulan Juni 2024.

Anggota Pansus dari Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas mengatakan pembahasannya pertama digelar hari Jumat (5/4) lalu. Pada pertemuan itu, tiga pakar menyampaikan hasil kajian mereka terhadap LKPJ Gubernur Arinal.

“Mereka mempelajari dan memberikan masukan dan didiskusikan dengan pansus. Nanti itu menjadi bahan kami untuk membahas dengan OPD,” kata dia seperti dilansir rmollampung.

Mikdar melanjutkan, pembahasan dengan OPD akan dimulai pasca Lebaran Idul Fitri.

Baca Juga  Fraksi PDIP DPRD Protes Tak Kebagian Jatah Pimpinan Pansus

Anggota Pansus dari Fraksi PKB Noverisman Subing, menjelaskan pembahasan LKPJ memang perlu pendalaman yang menyeluruh dan butuh keterangan dari para pakar.

Noverisman Subing memberi contoh, kebijakan baru yang perlu disoroti soal keberadaan Bank Lampung. Posisi bank milik pemerintah daerah itu kini terancam turun peringkatnya. Terus merugi, karena dikelola secara kurang profesional.

Belum lagi soal BUMD lain, yang ikut memburuk kinerja pemerintah saat ini.

Tim Pansus LKPJ yang dibentuk DPRD Lampung diketuai, I Made Bagiasa, dengan 17 anggota dari perwakilan semua fraksi fraksi di DPRD.

Tim yang diketuai I Made Bagiasa, itu akan melakukan koreksi dan evaluasi terhadap kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi, yang dijadwalkan akan habis tahun ini.

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola Ketahanan Pangan melalui Pengawasan Terintegrasi Bersama BPKP

Bandar Lampung

Wapres Gibran dan Wagub Jihan Pantau Pembangunan Jembatan Way Bungur, Percepat Konektivitas Antarwilayah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Olahraga Padel Jadi Penggerak Sport Tourism dan Ekonomi Daerah

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Matangkan Raperda RTRW Pesisir Barat untuk Dorong Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dan BRIN Teken Nota Kesepakatan Sinergi, Dorong Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

Bandar Lampung

Kemendagri Dorong Lima Inovasi Pelayanan Samsat untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda, Wujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Lakukan Langkah Pengendalian dan Pengawasan Komoditas Strategis